Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini. (Antara)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyoroti tren penurunan indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir sehingga perlu upaya bersama untuk memperbaikinya.
Menurut dia, tren menurunnya indeks demokrasi itu terkonfirmasi dari sejumlah penilaian lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang merilis penurunan indeks dan persepsi demokrasi, kebebasan sipil, termasuk korupsi.
"Dalam kondisi demikian, Ketua Majelis Syuro maupun Presiden PKS sepakat demokrasi dan kebangsaan Indonesia hari-hari ini memerlukan dukungan dan pengokohan," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca juga: PKS-Lemhannas perkuat kerjasama jaga dan kokohkan NKRI
Hal itu dikatakan Jazuli saat menjadi pembicara dalam peluncuran program baru FPKS bertajuk "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan", di Jakarta, Jumat.
Dalam acara tersebut turut menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla dan pakar politik LIPI Siti Zuhro.
Jazuli mengatakan diperlukan upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaiki iklim demokrasi dan kebangsaan.
Menurut dia, substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk partisipasi publik yang luas dalam pengambilan kebijakan negara dengan memberikan masukan maupun kritikan.
"Mimbar ini persembahan FPKS untuk bangsa guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdasakan. Tujuannya bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita," kata Jazuli.
Dia berharap generasi bangsa terutama kaum milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kokoh menjaga NKRI.
Baca juga: FPKS: Bela negara dibutuhkan tapi bukan berbentuk pendidikan militer
Menurut dia, militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya.
Jusuf Kalla dalam paparannya menyatakan bahwa demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat.
Oleh karena itu, dia menilai pentingnya profesionalisme pemerintahan agar demokrasi membawa manfaat bagi rakyat sehingga jika tidak terwujud maka demokrasi akan terus menuai kritik.
JK juga menegaskan pentingnya "check and balance" dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
Dia menilai keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan berharap kepada PKS sebagai oposisi.
"PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi 'balancing' dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," katanya.
Baca juga: Presiden PKS: Bangsa Indonesia kuat jika akhlaknya kuat
Program "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan" diresmikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.
Menurut dia, tren menurunnya indeks demokrasi itu terkonfirmasi dari sejumlah penilaian lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang merilis penurunan indeks dan persepsi demokrasi, kebebasan sipil, termasuk korupsi.
"Dalam kondisi demikian, Ketua Majelis Syuro maupun Presiden PKS sepakat demokrasi dan kebangsaan Indonesia hari-hari ini memerlukan dukungan dan pengokohan," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca juga: PKS-Lemhannas perkuat kerjasama jaga dan kokohkan NKRI
Hal itu dikatakan Jazuli saat menjadi pembicara dalam peluncuran program baru FPKS bertajuk "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan", di Jakarta, Jumat.
Dalam acara tersebut turut menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla dan pakar politik LIPI Siti Zuhro.
Jazuli mengatakan diperlukan upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaiki iklim demokrasi dan kebangsaan.
Menurut dia, substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk partisipasi publik yang luas dalam pengambilan kebijakan negara dengan memberikan masukan maupun kritikan.
"Mimbar ini persembahan FPKS untuk bangsa guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdasakan. Tujuannya bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita," kata Jazuli.
Dia berharap generasi bangsa terutama kaum milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kokoh menjaga NKRI.
Baca juga: FPKS: Bela negara dibutuhkan tapi bukan berbentuk pendidikan militer
Menurut dia, militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya.
Jusuf Kalla dalam paparannya menyatakan bahwa demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat.
Oleh karena itu, dia menilai pentingnya profesionalisme pemerintahan agar demokrasi membawa manfaat bagi rakyat sehingga jika tidak terwujud maka demokrasi akan terus menuai kritik.
JK juga menegaskan pentingnya "check and balance" dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
Dia menilai keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan berharap kepada PKS sebagai oposisi.
"PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi 'balancing' dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," katanya.
Baca juga: Presiden PKS: Bangsa Indonesia kuat jika akhlaknya kuat
Program "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan" diresmikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment