Tangkapan layar Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat menjadi pembicara dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Asia Regional bertajuk “Asia Regional Discussion on Trends and Challenges of Electoral Justice”, seperti dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat (1/4/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memandang penegakan keadilan pemilu di Indonesia ataupun negara-negara lainnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat.
“Selain memperkuat lembaga peradilan pemilu, hal yang tidak boleh dilupakan untuk menegakkan keadilan pemilu adalah memperluas akses bagi masyarakat untuk dilibatkan dan berpartisipasi di dalamnya,” ujar Titi Angggraini.
Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Asia Regional bertajuk “Asia Regional Discussion on Trends and Challenges of Electoral Justice”, seperti dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Perludem: Hoaks dan fitnah pemilu hambat perwujudan kedaulatan rakyat
Selain itu, menurutnya, literasi terhadap masyarakat terkait dengan keadilan pemilu juga perlu diperkuat oleh para pihak penyelenggara dan pengawas pemilu ataupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
Melalui penegakan keadilan pemilu, suatu negara berarti telah menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu telah sesuai dengan kerangka hukum. Lalu, keadilan pemilu pun berarti negara melindungi ataupun memulihkan hak pilih yang dimiliki oleh setiap warganya.
Di samping itu, penegakan keadilan pemilu membuka kesempatan bagi setiap warga negara yang menyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.
Selanjutnya, Titi mengimbau kelompok masyarakat sipil untuk senantiasa bersinergi dengan pihak penyelenggara ataupun pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dalam melakukan inovasi untuk menjamin berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil.
“Masyarakat sipil juga harus berkolaborasi dan terus mendorong penyelenggara serta pengawas pemilu untuk melakukan inovasi dan membuat terobosan dalam menjamin pemilu yang jujur dan adil,” kata Titi.
Baca juga: Perludem dorong penyelenggara pemilu kawal partisipasi kelompok rentan
Baca juga: Perludem sebut penaikan honor petugas KPPS patut diperjuangkan
“Selain memperkuat lembaga peradilan pemilu, hal yang tidak boleh dilupakan untuk menegakkan keadilan pemilu adalah memperluas akses bagi masyarakat untuk dilibatkan dan berpartisipasi di dalamnya,” ujar Titi Angggraini.
Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Asia Regional bertajuk “Asia Regional Discussion on Trends and Challenges of Electoral Justice”, seperti dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Perludem: Hoaks dan fitnah pemilu hambat perwujudan kedaulatan rakyat
Selain itu, menurutnya, literasi terhadap masyarakat terkait dengan keadilan pemilu juga perlu diperkuat oleh para pihak penyelenggara dan pengawas pemilu ataupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
Melalui penegakan keadilan pemilu, suatu negara berarti telah menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu telah sesuai dengan kerangka hukum. Lalu, keadilan pemilu pun berarti negara melindungi ataupun memulihkan hak pilih yang dimiliki oleh setiap warganya.
Di samping itu, penegakan keadilan pemilu membuka kesempatan bagi setiap warga negara yang menyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.
Selanjutnya, Titi mengimbau kelompok masyarakat sipil untuk senantiasa bersinergi dengan pihak penyelenggara ataupun pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dalam melakukan inovasi untuk menjamin berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil.
“Masyarakat sipil juga harus berkolaborasi dan terus mendorong penyelenggara serta pengawas pemilu untuk melakukan inovasi dan membuat terobosan dalam menjamin pemilu yang jujur dan adil,” kata Titi.
Baca juga: Perludem dorong penyelenggara pemilu kawal partisipasi kelompok rentan
Baca juga: Perludem sebut penaikan honor petugas KPPS patut diperjuangkan
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment