Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.
"Alhamdulillah kami pimpinan BPK baru saja bertemu dengan Bapak Presiden dalam kegiatan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. Bapak Presiden sangat mengapresiasi atas hasil dari pemeriksaan terkait yang di dalam substansi IHPS tersebut," kata Isma Yatun usai bertemu Presiden seperti disaksikan secara daring di Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuan tersebut, BPK juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan substansi yang ada di IHPS II tersebut, mulai dari penguatan ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia (SDM). Menurut Isma Yatun, hal-hal yang terkait substansi tersebut tidak hanya ada di Pemerintah pusat, tapi juga di sejumlah daerah di Tanah Air.
"Termasuk juga beberapa hal yang terkait dengan sumber daya alam dan kemandirian fiskal serta terkait dengan pangan," ujarnya.
Isma Yatun mengatakan Presiden Jokowi akan segera menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan BPK tersebut. Dia juga berharap hasil rekomendasi BPK dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Baca juga: BPK ungkap 6.011 permasalahan Rp31,34 triliun pada IHPS II 2021
Baca juga: BPK periksa RKP 2021 terkait penguatan ekonomi dan pembangunan SDM
"Alhamdulillah kami pimpinan BPK baru saja bertemu dengan Bapak Presiden dalam kegiatan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. Bapak Presiden sangat mengapresiasi atas hasil dari pemeriksaan terkait yang di dalam substansi IHPS tersebut," kata Isma Yatun usai bertemu Presiden seperti disaksikan secara daring di Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuan tersebut, BPK juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan substansi yang ada di IHPS II tersebut, mulai dari penguatan ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia (SDM). Menurut Isma Yatun, hal-hal yang terkait substansi tersebut tidak hanya ada di Pemerintah pusat, tapi juga di sejumlah daerah di Tanah Air.
"Termasuk juga beberapa hal yang terkait dengan sumber daya alam dan kemandirian fiskal serta terkait dengan pangan," ujarnya.
Isma Yatun mengatakan Presiden Jokowi akan segera menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan BPK tersebut. Dia juga berharap hasil rekomendasi BPK dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Baca juga: BPK ungkap 6.011 permasalahan Rp31,34 triliun pada IHPS II 2021
Baca juga: BPK periksa RKP 2021 terkait penguatan ekonomi dan pembangunan SDM
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment