Pakar: Resesi masih jauh, tapi dibayangi dilema pertumbuhan ekonomi

Director Chief Economist and Head of Research PT Samuel Aset Management Lana Soelistianingsih  memberikan keterangan kepada media terkait resesi ekonomi di Jakarta, Jumat. (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Diperlukan kerja cepat, Omnibus Law harus terealisasi, iklim usaha harus membaik.

Jakarta (ANTARA) - Director Chief Economist and Head of Research PT Samuel Aset Management Lana Soelistianingsih menilai gejala resesi ekonomi masih jauh, namun pemerintah masih dibayangi kebijakan-kebijakan yang dilematis, salah satunya menurunkan suku bunga acuan bank sentral.

Pada diskusi dalam Smart Outlook Economic yang bertemakan “Jurus-jurus Bisnis Menyiasati Resesi Ekonomi Global” di Auditorium Adhiyana Wisma Antara, Jakarta, Jumat, Lana menjelaskan apabila bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia terus menurunkan suku bunga acuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lima persen, indikasinya surat utang negara atau harga obligasi akan naik.

"Kalau bunga diturunkan harga obligasi indonesia mahal. Kalau harganya mahal, bisa jadi investor kita enggak beli. Dengan konteks itu BI agak terbatas untuk menurunkan bunga lagi karena ada potensi obligasi kita menjadi lebih mahal," katanya.
Baca juga: Smart Outlook Economic, upaya PWI turut siasati resesi ekonomi

Kondisi tersebut, lanjut dia, dikhawatirkan akan mengurangi dana asing yang masuk ke Indonesia yang berimbas pada besarnya keran defisit neraca transaksi berjalan.

"Berarti defisit neraca transaksi berjalan (CAD) jadi korban. Dilemanya adalah pertumbuhan ekonomi atau CAD. Itu memang kondisi yang berlawanan, milih pertumbuhan ekonomi, CAD naik. Milih CAD yang turun, ada potensi pertumbuhan ekonomi kita relatif flat saja," katanya.
Namun, menurut Lana, opsi langkah yang bisa diambil pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi, terutama untuk jangka pendek.

"Yang paling aman untuk jangka pendek ini mungkin lebih baik memilih pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil," katanya.
Kendati demikian, lanjut dia, untuk jangka panjang pemerintah perlu membangun investasi langsung luar negeri (foreign direct investment), seperti Omnibus Law.

"Diperlukan kerja cepat, Omnibus Law harus terealisasi, iklim usaha harus membaik," katanya.
Berdasarkan peringkat Ease of Doing Business, Indonesia masih stagnan berada di posisi 73, sementara itu Thailand naik dari ke 27 ke 25, Malaysia dari 15 ke 12, China dari 44 ke 37.

"Artinya apa, ketika investor mau masuk ke Indonesia sementara Thailand, Malaysia lebih bagus, Indonesia kurang dipertimbangkan, pemerintah harus kerja keras untuk meningkatkan peringkat ini," katanya.
Baca juga: PWI gelar diskusi lepaskan Indonesia dari ancaman resesi global

Presiden Joko Widodo telah menargetkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia menjadi 40 dari 73.

Ia menilai meskipun efektif untuk menciptakan neraca transaksi berjalan yang surplus yang imbasnya menjauhkan dari resesi ekonomi, investasi luar negeri langsung memang dinilai efektif untuk jangka panjang namun tidak untuk jangka pendek karena prosesnya lama dan melibatkan sektor riil.

"FDI pemerintah sedang berusaha memperbaiki iklim usaha besar kemungkinan agak lambat, kalau kemungkinan FDI udah masuk dia susah untuk keluar lagi karena bawa barang, beli tanah, bawa mesin urusannya sektor riil enggak mudah," katanya.
Di tengah kondisi ketidakpastian ini, Lana berpendapat, opsi yang bisa lainnya adalah yang menghasilkan basis pendapatan tetap, seperti obligasi dan deposito.

Baca juga: Perekonomian Indonesia dinilai stabil di tengah resesi global

"Kalau benar-benar resesi, malah harus pegang uang tunai," katanya.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020