Pangkalan militer Natuna diminta tidak terletak di pusat pemerintahan

Mahasiswa Natuna saat gelar aksi damai menolak klaim China atas laut Natuna beberapa waktu lalu. (Ogen)

"Intinya kami sangat mendukung pembangunan pangkalan militer di pulau terdepan agar nelayan lokal tak takut melaut," ujarnya pula.

Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Mahasiswa Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Krisye Arga menyarankan pembangunan pangkalan militer di daerah ini tak berlokasi di pusat pemerintahan, tapi di pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara.

"Sejauh ini kekuatan militer Indonesia di Natuna lebih banyak bertumpu di ibu kota pemerintahan yaitu di Ranai," kata Arga, Senin.

Sedangkan pihak yang selama ini kerap menghadapi konflik menyangkut pencurian ikan oleh negara asing adalah masyarakat khususnya nelayan pulau terdepan.

Dia mencontohkan Pulau Subi yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur dan Laut Natuna Utara.

"Jarak antara Ranai ke Pulau Subi sekitar tujuh jam. Tentu sangat sulit bagi nelayan Natuna untuk melapor, jika terjadi konflik di perairan tersebut," ujarnya lagi.
Lebih lanjut, dia mengharapkan dengan adanya pangkalan militer di Pulau Subi, maka nelayan akan merasa tenang dan aman saat melaut karena senantiasa diawasi oleh pihak keamanan.

Bukan tanpa alasan, menurut dia, nelayan pulau terluar tak luput dari intervensi atau ancaman dari nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara.

Apalagi belakangan ini marak aktivitas nelayan asing China beroperasi di perairan tersebut dengan didampingi "coast guard" negara tirai bambu itu.

"Intinya kami sangat mendukung pembangunan pangkalan militer di pulau terdepan agar nelayan lokal tak takut melaut," ujarnya pula.Baca juga: Pangkalan militer Natuna sebaiknya dipusatkan di pulau terluar, Subi

Ketua KNPI Natuna, Haryadi turut mendukung wacana pemerintah pusat membangun pangkalan militer di Natuna demi menjaga kedaulatan NKRI.

Dia pun mendorong pembangunan dipusatkan di Pulau Subi. Alasannya, di pulau tersebut ada landasan peninggalan Jepang.

"Mudah-mudahan TNI bisa kembali mengaktifkan landasan itu sebagai penguatan pertahanan NKRI," ujarnya lagi.
Haryadi menambahkan, selain penguatan pertahanan dan keamanan, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan SDM nelayan Natuna.

Penguatan dimaksud ialah dengan membantu sarana dan prasarana nelayan seperti armada berikut peralatan tangkap yang modern.

Dia menyatakan pula, selama ini nelayan lokal hanya menggunakan peralatan tangkap yang sangat tradisional seperti pancing ulur.

Menanggapi rencana pemerintah pusat mendatangkan nelayan Pantai Utara (Pantura) Jawa ke Natuna. Menurutnya pemerintah sebaiknya memberdayakan nelayan lokal.
Baca juga: Pembangunan pangkalan militer Natuna kelanjutan pemerataan pembangunan

Nelayan tempatan, lanjut dia, sebenarnya juga mampu melaut ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hanya saja tak ditopang perlengkapan yang memadai.

"Pemerintah fokus saja bantu nelayan Natuna dibanding mendatangkan nelayan Pantura, kami khawatir nanti justru menimbulkan konflik sesama nelayan daerah," ujar Haryadi pula.
Baca juga: China membangun pangkalan militer di Natuna, ini penjelasannya

 

Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020