Kapal Penjaga Pantai China nomor lambung 4301 membayangi KRI Usman Harun-359 dengan menggunakan lampu sorot ke anjungan saat patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang menangkap ikan secara liar di ZEE Indonesia, di utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya, mengatakan, rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara dan kawasan timur Indonesia merupakan kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia.
"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata dia, di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Pangkalan militer di Natuna akan dibangun oleh TNI
Hal itu, lanjut dia, merupakan evaluasi atas program pembangunan presiden sebelumnya. Termasuk pembangunan kawasan pertahanan Indonesia di Natuna dan Indonesia Timur. "Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini menggarisbawahi, pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap ZEE Indonesia.
Baca juga: DPR dukung penguatan pangkalan militer di Natuna
Selain itu, membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB alias UNCLOS 1982 oleh negara pihak adalah juga menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatannya.
“Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat,” katanya.
Baca juga: Pangkalan militer di Natuna sangat penting
Ia berharap rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah tidak dihubungkan dengan perlombaan senjata apalagi upaya ekspansi wilayah.
Aditya pun mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.
Baca juga: Pulau Natuna, "Pearl Harbour" Indonesia
"Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Jokowi harus dilanjutkan. Satu persatu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," katanya.
Ia kembali menegaskan pembangunan wilayah pertahanan juga harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. "Penguatan Badan Keamanan Laut mutlak diperlukan. Insfrastrukturnya kita siapkan termasuk jumlah personilnya," ujarnya.
"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata dia, di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Pangkalan militer di Natuna akan dibangun oleh TNI
Hal itu, lanjut dia, merupakan evaluasi atas program pembangunan presiden sebelumnya. Termasuk pembangunan kawasan pertahanan Indonesia di Natuna dan Indonesia Timur. "Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini menggarisbawahi, pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap ZEE Indonesia.
Baca juga: DPR dukung penguatan pangkalan militer di Natuna
Selain itu, membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB alias UNCLOS 1982 oleh negara pihak adalah juga menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatannya.
“Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat,” katanya.
Baca juga: Pangkalan militer di Natuna sangat penting
Ia berharap rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah tidak dihubungkan dengan perlombaan senjata apalagi upaya ekspansi wilayah.
Aditya pun mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.
Baca juga: Pulau Natuna, "Pearl Harbour" Indonesia
"Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Jokowi harus dilanjutkan. Satu persatu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," katanya.
Ia kembali menegaskan pembangunan wilayah pertahanan juga harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. "Penguatan Badan Keamanan Laut mutlak diperlukan. Insfrastrukturnya kita siapkan termasuk jumlah personilnya," ujarnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment