Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat dilanjutkan

Bupati Pasaman Barat, Yulianto bersama pihak Kementrian PU membahas kelanjutan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Jakarta, Selasa (21/1).

Kita semua masyarakat Pasaman Barat sangat berharap pembangunan ini cepat terealisasi. Ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan,

Simpang Empat,- (ANTARA) - Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) bakal dilanjutkan pembangunannya di 2020 ini.

"Benar, kelanjutan pembangunan ini sudah dibahas Bupati Pasaman Barat dan Gubernur Sumbar bersama pihak Kementerian hari ini di Jakarta," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasaman Barat, Jon Hendri di Simpang Empat, Selasa.

Menurutnya kelanjutan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang disambut baik oleh pemerintah pusat. Nanti, ada beberapa kementerian yang saling terkait untuk membangun pelabuhan tersebut.

“Kita semua masyarakat Pasaman Barat sangat berharap pembangunan ini cepat terealisasi. Ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan," sebutnya.
Kelanjutan pembangunan Teluk Tapang itu akan dikoordinasikan antara Kementerian PU, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia menjelaskan jalan sepanjang 41 kilometer yang ada saat ini sudah diaspal sepanjang 7,75 kilometer dan jalan yang masih berpasir batu sepanjang 1,85 kilometer..

"Sisa jalan tanah yang perlu dibangun sepanjang 31,4 kilometer. Jembatan yang belum terbangun ada lima unit lagi dan tujuh sudah selesai," ujarnya.
Selain itu pembangunan sarana prasarana (Sapras) pelabuhan seperti area perkantoran, gudang, parkir, bongkar muat belum tersedia.

Pembangunan yang dibutuhkan lima jembatan dan jalan sepanjang 31,4 kilometer.

Ia menyebutkan karena status pelabuhan ditingkatkan menjadi pelabuhan pengumpul sehingga kewenangan berada di kementerian.

Ia menyebutkan untuk pembangunan sarana prasarana pelabuhan, Kementerian Perhubungan mengisyaratkan agar lahan untuk itu diserahkan ke Kementerian Perhubungan oleh Kementerian LHK (bukan pinjam pakai).

Lahan baik jalan maupun lokasi perkantoran pelabuhan masuk ke dalam kawasan izin pinjam pakai dari KLHK kepada Pemkab Pasaman Barat seluas total 122 hektare. Seluas 12,5 hektate bangunan darat pelabuhan.

Ia menambahkan dari hasil rapat tadi, maka solusi yang ditawarkan oleh Kementerian PU diharapkan dapat membangun lima jembatan dan percepatan pembangunan jalan sepanjang 31,4 kilometer atau minimal jalan sirtu.

Sedangkan kebutuhan anggaran mencapai Rp150 miliar untuk jalan sirtu dan jembatan sebesar Rp70 miliar, dengan harapan jalan dapat di lewati.

"Mudah-mudahan hendaknya lanjutan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan pelabuhan nantinya bisa dipergunakan," harapnya.

Baca juga: Personel Basarnas Pasaman Barat tes urine mendadak di BNNK

Baca juga: BKSDA Sumbar selamatkan beruang madu di Pasaman Barat

Baca juga: Sejumlah daerah di Pasaman Barat dilanda banjir

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2020