Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Antara/-)
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus mengenai masalah Natuna dengan datang langsung ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
"Kunjungan Presiden ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden, dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan atensi serius karena waktu dulu pernah ada 'case' sejenis," kata Seskab Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.
Baca juga: Panglima perintahkan TNI AL halau pencuri ikan di ZEE
Baca juga: TNI AL bantah tembak nelayan China
Presiden Joko Widodo pada hari ini bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna.
Presiden Jokowi juga meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
Kunjungan kerja itu menyusul masuknya kapal nelayan, kapal "coast guard" dan kapal perang China di perairan Natuna. Kapal perang yang berada di perairan Natuan itu adalah kapal fregat berukuran sedang, berbobot antara 1.100-2.800 ton, dapat bergerak dengan lincah dan cepat.
Indonesia juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan delapan armada kapal di laut Natuna berjenis korvet ringan (light corvette), fregat, dan oiler (tanker) untuk memperkuat pertahanan.
"Dan ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip, dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin bahwa untuk urusan Natuna tidak ada tawar-menawar," ungkap Pramono.
Pramono juga kembali menegaskan bahwa kapal-kapal China jelas-jelas masuk ke dalam kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia seluas 200 mil titik terluar Indonesia berdasarkan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB sedangkan China menyebut wilayah itu sebagai "nine dash-line" sebagai garis yang digambar di peta pemerintah China meliputi wilayah Laut China Selatan, dari Kepulauan Paracel (yang diduduki China tapi diklaim Vietnam dan Taiwan) hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.
Baca juga: Malaysia dibuat gusar oleh ulah AL Tiongkok
"Ini wilayah RI, tidak perlu berkoordinasi. Negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara, itu hadir sehingga saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," ungkap Pramono.
Pramono mengakui bahwa wilayah perairan Natuna memiliki kekayaan alam yang beragam.
"Terus terang sangat kaya dengan hasil ikan. dan banyak ikan tertentu hanya ada di Natuna. Presiden meminta kepada menteri KKP, baik yang dulu maupun sekarang, agar Natuna itu digunakan sebagai 'home base' pasar ikan Indonesia keluar dan itu pasti dalam kunjungan ini Presiden juga akan melakukan pengecekan terhadap hal itu itu," tambah Pramono.
Baca juga: Susi Pudjiastuti minta pemerintah tegakkan hukum bagi pencuri ikan
Baca juga: Kebijakan era Susi yang menaikkan stok ikan dinilai positif
Baca juga: Susi berpesan agar Perpres 44/2016 tetap dijaga
Pangakalan AL maupun AU di Natuna menurut Pramono juga sudah dipersiapkan.
"Sekarang sudah ditingkatkan (kapasitas pangkalan), sejak periode yang lalu sudah ditingkatkan. Bahkan, beberapa penambahan pesawat tempur juga sudah disiapkan di Natuna," ungkap Presiden.
"Kunjungan Presiden ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden, dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan atensi serius karena waktu dulu pernah ada 'case' sejenis," kata Seskab Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.
Baca juga: Panglima perintahkan TNI AL halau pencuri ikan di ZEE
Baca juga: TNI AL bantah tembak nelayan China
Presiden Joko Widodo pada hari ini bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna.
Presiden Jokowi juga meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
Kunjungan kerja itu menyusul masuknya kapal nelayan, kapal "coast guard" dan kapal perang China di perairan Natuna. Kapal perang yang berada di perairan Natuan itu adalah kapal fregat berukuran sedang, berbobot antara 1.100-2.800 ton, dapat bergerak dengan lincah dan cepat.
Indonesia juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan delapan armada kapal di laut Natuna berjenis korvet ringan (light corvette), fregat, dan oiler (tanker) untuk memperkuat pertahanan.
"Dan ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip, dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin bahwa untuk urusan Natuna tidak ada tawar-menawar," ungkap Pramono.
Pramono juga kembali menegaskan bahwa kapal-kapal China jelas-jelas masuk ke dalam kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia seluas 200 mil titik terluar Indonesia berdasarkan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB sedangkan China menyebut wilayah itu sebagai "nine dash-line" sebagai garis yang digambar di peta pemerintah China meliputi wilayah Laut China Selatan, dari Kepulauan Paracel (yang diduduki China tapi diklaim Vietnam dan Taiwan) hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.
Baca juga: Malaysia dibuat gusar oleh ulah AL Tiongkok
"Ini wilayah RI, tidak perlu berkoordinasi. Negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara, itu hadir sehingga saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," ungkap Pramono.
Pramono mengakui bahwa wilayah perairan Natuna memiliki kekayaan alam yang beragam.
"Terus terang sangat kaya dengan hasil ikan. dan banyak ikan tertentu hanya ada di Natuna. Presiden meminta kepada menteri KKP, baik yang dulu maupun sekarang, agar Natuna itu digunakan sebagai 'home base' pasar ikan Indonesia keluar dan itu pasti dalam kunjungan ini Presiden juga akan melakukan pengecekan terhadap hal itu itu," tambah Pramono.
Baca juga: Susi Pudjiastuti minta pemerintah tegakkan hukum bagi pencuri ikan
Baca juga: Kebijakan era Susi yang menaikkan stok ikan dinilai positif
Baca juga: Susi berpesan agar Perpres 44/2016 tetap dijaga
Pangakalan AL maupun AU di Natuna menurut Pramono juga sudah dipersiapkan.
"Sekarang sudah ditingkatkan (kapasitas pangkalan), sejak periode yang lalu sudah ditingkatkan. Bahkan, beberapa penambahan pesawat tempur juga sudah disiapkan di Natuna," ungkap Presiden.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment