Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Apirat Kongsompong (kiri), Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah), dan Wali Nangggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar (kanan), di Markas Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Selasa (14/1/2020). ANTARA/Khalis
Banda Aceh (ANTARA) - Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, mengatakan, model perjanjian damai pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat menjadi inspirasi bagi pedamaian Thailand, dengan mengedepankan proses perundingan dalam memecahkan persoalan.
"Bagaimana konflik Aceh bisa diselesaikan dengan adanya tawar-menawar antara GAM dengan pemerintah. Apa yang bisa kami terima dari pemerintah dan apa yang bisa kami berikan kepada pemerintah, serta apa yang tidak bisa kita berikan,” katanya, di Banda Aceh, Selasa.
Baca juga: TNI AD dan AD Thailand tanda tangan pengaturan kerja sama ke empat
Hal itu dia katakan dalam acara kunjungan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Apirat Kongsompong, yang didampingi Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Teguh Indratmoko, serta sejumlah pejabat Forkopimda Aceh di Markas Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh.
Seperti diketahui daerah berjulukan Serambi Mekkah ini pernah dilanda konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan GAM, sejak 1976 hingga berakhir damai di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 silam.
Baca juga: Panglima AD Thailand belajar penanganan konflik ke Aceh
Di hadapan Kongsompong, Mahmud mengatakan bahwa perundingan pemerintah dengan GAM telah tercantum dalam nota kesepahaman Helsinki, yang kemudian diturunkan ke dalam UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.
“Dan ini sebenarnya suatu proses bagus dipelajari oleh negara seperti Thailand, karena mereka juga mempunyai masalah pergerakan kemerdekaan di Thailand Selatan yang belum selesai-selesai hingga sekarang,” katanya.
Kata dia, tentu dalam proses perdamaian pemerintah harus bertindak sebagai regulator, sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Maka dengan demikian perdamaian dapat terpelihara, sehingga tidak ada alasan rakyat untuk bertikai kembali apabila tatanan kehidupan adil.
“Dan ada masukan-masukan lain yang bisa kami berikan dalam pertemuan khusus ke depannya mungkin. Karena masalah mereka (konflik di Thailand Selatan) memang kompleks sekali," katanya.
Sebagai salah satu orang yang menandatangani perdamaian Aceh, Mahmud juga mengakui kerap menerima delegasi negara-negara yang memilik masalah konflik bersenjata, seperti Columbia, Afganistan, Myanmar, Filipina, dan negara lain.
Kongsompong berkunjung ke Aceh menggunakan penerbangan militer Thailand. Ia didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Teerawat Boonyawat, Komandan Wilayah Komando Keempat Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Letnan Jenderal Pornsak Poolsawat, Komandan Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Letnan Jenderal Phumipa Chansawang, Dirjen Direktorat Intelijen Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Letnan Jenderal Chairat Changkaew, serta para pejabat Angkatan Darat Kerajaan Thailand.
"Bagaimana konflik Aceh bisa diselesaikan dengan adanya tawar-menawar antara GAM dengan pemerintah. Apa yang bisa kami terima dari pemerintah dan apa yang bisa kami berikan kepada pemerintah, serta apa yang tidak bisa kita berikan,” katanya, di Banda Aceh, Selasa.
Baca juga: TNI AD dan AD Thailand tanda tangan pengaturan kerja sama ke empat
Hal itu dia katakan dalam acara kunjungan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Apirat Kongsompong, yang didampingi Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Teguh Indratmoko, serta sejumlah pejabat Forkopimda Aceh di Markas Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh.
Seperti diketahui daerah berjulukan Serambi Mekkah ini pernah dilanda konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan GAM, sejak 1976 hingga berakhir damai di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 silam.
Baca juga: Panglima AD Thailand belajar penanganan konflik ke Aceh
Di hadapan Kongsompong, Mahmud mengatakan bahwa perundingan pemerintah dengan GAM telah tercantum dalam nota kesepahaman Helsinki, yang kemudian diturunkan ke dalam UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.
“Dan ini sebenarnya suatu proses bagus dipelajari oleh negara seperti Thailand, karena mereka juga mempunyai masalah pergerakan kemerdekaan di Thailand Selatan yang belum selesai-selesai hingga sekarang,” katanya.
Kata dia, tentu dalam proses perdamaian pemerintah harus bertindak sebagai regulator, sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Maka dengan demikian perdamaian dapat terpelihara, sehingga tidak ada alasan rakyat untuk bertikai kembali apabila tatanan kehidupan adil.
“Dan ada masukan-masukan lain yang bisa kami berikan dalam pertemuan khusus ke depannya mungkin. Karena masalah mereka (konflik di Thailand Selatan) memang kompleks sekali," katanya.
Sebagai salah satu orang yang menandatangani perdamaian Aceh, Mahmud juga mengakui kerap menerima delegasi negara-negara yang memilik masalah konflik bersenjata, seperti Columbia, Afganistan, Myanmar, Filipina, dan negara lain.
Kongsompong berkunjung ke Aceh menggunakan penerbangan militer Thailand. Ia didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Teerawat Boonyawat, Komandan Wilayah Komando Keempat Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Letnan Jenderal Pornsak Poolsawat, Komandan Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Letnan Jenderal Phumipa Chansawang, Dirjen Direktorat Intelijen Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Letnan Jenderal Chairat Changkaew, serta para pejabat Angkatan Darat Kerajaan Thailand.
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment