Dokumentasi - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Profesor Din Syamsuddin. ANTARA/Fathur Rochman/pri.
Pangkalanbaru, Babel, (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, menawarkan kepada umat Islam untuk mengambil beberapa opsi politik, untuk menyikapi budaya politik pragmatis dan praktis yang berkembang saat ini.
"Realitas politik sekarang sudah berubah, pemilihan langsung berdasarkan satu orang satu suara memunculkan budaya pragmatis dengan politik uang, maka umat Islam harus memiliki opsi politik sebagai penengah," ujarnya saat bertindak sebagai pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Babel, Kamis.
Din Syamsuddin mengatakan, dalam kondisi demikian maka agenda politik umat Islam perlu mengambil beberapa opsi pendekatan di antaranya mendorong adanya partai politik Islam tunggal secara formal berfungsi sebagai kendaraan politik para tokoh Islam dan sarana aspirasi politik umat Islam.
"Opsi lain bisa juga mendorong para aktivis Islam ke dalam berbagai partai politik sebagai sarana dakwah politik dan mendorong sejumlah organisasi Islam untuk berfungsi efektif sebagai agen penguatan landasan budaya bangsa, khususnya penguatan literasi politik umat," ujarnya.
Menurut dia, banyak opsi politik yang bisa diambil perannya oleh umat Islam namun tiga opsi tersebut bisa menjadi prioritas dan sangat strategis.
"Pelaksanaan agenda strategis keumatan memerlukan strategi dasar berjuang dengan mengandalkan otak," ujarnya.
Menurut dia, masalah utama yang dihadapi bangsa saat ini adalah adanya persilangan antara permasalahan bangsa dan permasalahan Umat Islam.
"Walaupun antara umat dan bangsa berhimpit, sejatinya tidak dibedakan dan ini masalah bersama yang menjadi tanggungjawab kolektif segenap elemen bangsa untuk mengatasinya," ujarnya.
Baca juga: Menko Polhukam: Tidak ada pertentangan antara Pancasila dan agama
Baca juga: Menko Polhukam: Kapitalisme dan terorisme ganggu negara
Baca juga: Kongres Umat Islam Indonesia ditujukan untuk teguhkan kiblat bangsa
"Realitas politik sekarang sudah berubah, pemilihan langsung berdasarkan satu orang satu suara memunculkan budaya pragmatis dengan politik uang, maka umat Islam harus memiliki opsi politik sebagai penengah," ujarnya saat bertindak sebagai pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Babel, Kamis.
Din Syamsuddin mengatakan, dalam kondisi demikian maka agenda politik umat Islam perlu mengambil beberapa opsi pendekatan di antaranya mendorong adanya partai politik Islam tunggal secara formal berfungsi sebagai kendaraan politik para tokoh Islam dan sarana aspirasi politik umat Islam.
"Opsi lain bisa juga mendorong para aktivis Islam ke dalam berbagai partai politik sebagai sarana dakwah politik dan mendorong sejumlah organisasi Islam untuk berfungsi efektif sebagai agen penguatan landasan budaya bangsa, khususnya penguatan literasi politik umat," ujarnya.
Menurut dia, banyak opsi politik yang bisa diambil perannya oleh umat Islam namun tiga opsi tersebut bisa menjadi prioritas dan sangat strategis.
"Pelaksanaan agenda strategis keumatan memerlukan strategi dasar berjuang dengan mengandalkan otak," ujarnya.
Menurut dia, masalah utama yang dihadapi bangsa saat ini adalah adanya persilangan antara permasalahan bangsa dan permasalahan Umat Islam.
"Walaupun antara umat dan bangsa berhimpit, sejatinya tidak dibedakan dan ini masalah bersama yang menjadi tanggungjawab kolektif segenap elemen bangsa untuk mengatasinya," ujarnya.
Baca juga: Menko Polhukam: Tidak ada pertentangan antara Pancasila dan agama
Baca juga: Menko Polhukam: Kapitalisme dan terorisme ganggu negara
Baca juga: Kongres Umat Islam Indonesia ditujukan untuk teguhkan kiblat bangsa
Pewarta: Ahmadi
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment