Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/Wisnu Adhi)
Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara tegas menolak wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga: Tunggu putusan eks-ISIS, Kemenag siapkan program kontraradikalisasi
Baca juga: Hikmahanto: WNI eks-ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya
Baca juga: Boni usul repatriasi bertahap terkait pemulangan eks ISIS
Menurut Ganjar, perlu ada pertimbangan yang matang dari berbagai sisi dan pihak terkait dengan rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Jateng mempunyai program khusus untuk deradikalisasi guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gerakan-gerakan radikal.
"Yang di luar negeri itu jelas bukan tanggung jawab kami, apalagi mereka sudah dengan sengaja membakar paspor WNI," ujarnya.
Ganjar mengaku intens menjalin komunikasi dengan para eks narapidana kasus terorisme yang jumlahnya di Jateng cukup banyak.
Para eks napiter tersebut, lanjut Ganjar, bercerita sendiri bagaimana berbahayanya mantan teroris, apalagi tidak ada pembinaan.
"Kita ngurusi yang ada saja butuh energi ekstra, apalagi ketambahan mereka (WNI eks ISIS, red)," katanya.
Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Namun, kata Jokowi, hal itu masih perlu dibahas dalam rapat terbatas.
"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak', tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," ujar Jokowi.
Baca juga: Ganjar cek kesiapan antisipasi virus corona di Bandara Semarang
Baca juga: Ganjar usul sistem pengelolaan tanah oleh negara guna genjot investasi
Baca juga: Ganjar sebut 80 persen petani Jateng sudah miliki Kartu Tani
Baca juga: Tunggu putusan eks-ISIS, Kemenag siapkan program kontraradikalisasi
Baca juga: Hikmahanto: WNI eks-ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya
Baca juga: Boni usul repatriasi bertahap terkait pemulangan eks ISIS
Menurut Ganjar, perlu ada pertimbangan yang matang dari berbagai sisi dan pihak terkait dengan rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Jateng mempunyai program khusus untuk deradikalisasi guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gerakan-gerakan radikal.
"Yang di luar negeri itu jelas bukan tanggung jawab kami, apalagi mereka sudah dengan sengaja membakar paspor WNI," ujarnya.
Ganjar mengaku intens menjalin komunikasi dengan para eks narapidana kasus terorisme yang jumlahnya di Jateng cukup banyak.
Para eks napiter tersebut, lanjut Ganjar, bercerita sendiri bagaimana berbahayanya mantan teroris, apalagi tidak ada pembinaan.
"Kita ngurusi yang ada saja butuh energi ekstra, apalagi ketambahan mereka (WNI eks ISIS, red)," katanya.
Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Namun, kata Jokowi, hal itu masih perlu dibahas dalam rapat terbatas.
"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak', tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," ujar Jokowi.
Baca juga: Ganjar cek kesiapan antisipasi virus corona di Bandara Semarang
Baca juga: Ganjar usul sistem pengelolaan tanah oleh negara guna genjot investasi
Baca juga: Ganjar sebut 80 persen petani Jateng sudah miliki Kartu Tani
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment