Hal ini akan jadi bukti kerja konkret dari total anggaran Rp33 triliun pemberdayaan koperasi dan UKM
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo didorong segera merealisasikan rencana penerapan kebijakan satu pintu atas seluruh program penguatan koperasi dan UMKM yang saat ini tersebar di 18 kementerian/lembaga.

Pakar dan praktisi ekonomi koperasi Chandra Vokav Saritua di Jakarta, Sabtu, mengatakan kebijakan satu pintu bagi pemberdayaan koperasi dan UKM akan menjadikan anggaran pemberdayaan bagi koperasi dan UKM semakin efektif.

“Hal ini akan jadi bukti kerja konkret dari total anggaran Rp33 triliun pemberdayaan koperasi dan UKM yang tersebar di banyak kementerian/lembaga akan lebih efektif,” katanya.

Baca juga: Presiden minta ekosistem bisnis UMKM di Indonesia diperbaiki

One gate policy, kata dia, juga akan membuat program pemberdayaan UMKM dapat direncanakan dengan seksama.

“Ultimate goal yang jelas, peta jalan yang detil, dan time frame yang menantang akan dapat tersusun dengan gamblang," kata Ketua Bidang Koperasi Digital Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) ini.
Menurut dia, hal terpenting sekarang yaitu strategi tepat yang bisa menjadi prioritas dalam one gate policy dalam pemberdayaan UMKM.

Chandra yakin bahwa anggaran Rp33 triliun per tahun sangat cukup membuat ekonomi kerakyatan naik kelas agar dapat mengatasi defisit neraca perdagangan serta visi besar Indonesia Maju 2030 dapat terealisasi.

Chandra mengatakan bahwa sedikitnya ada 3 stategi yang layak jadi prioritas. Pertama, dibutuhkan pendataan secara detail terkait kondisi industri pangan meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan yang komprehensif.

Baca juga: Teten usulkan "one gate policy" untuk majukan UMKM di Indonesia

Aplikasi digital mutlak dibutuhkan untuk membangun big data pemetaan petani dan nelayan di seluruh daerah.

"Kita harus tahu persis di mana saja barang impor hasil pertanian senilai total 10 miliar dolar  AS itu diserap. Jadi kita tahu harus fokus di mana mendorong, melatih, dan mendampingi para petani baru guna memproduksi komoditas yang bersaing kualitasnya dalam misi perwujudan kedaulatan pangan," kata inovator Koperasi Digital Indonesia ini.

Hal kedua, menggalakkan program inkubasi peningkatan kapasitas bagi UMKM meliputi kemampuan analisis usaha, akuntansi, pengolahan produk, pemasaran dan teknologi digital.

Selain sebagai inkubator, koperasi dapat ditugaskan jadi agregator bagi pesantren dalam pendirian Bank Wakaf Mikro yang saat ini dinilai belum berhasil.

Baca juga: Anggaran pemberdayaan UMKM dikonsolidasikan di Kemenkop

"Penting dilatihkan bagi UMKM pertanian dan perikanan tentang pengendalian mutu atas pengolahan produk agar bersaing dengan produk impor. Admin keuangan dan penguasaan teknologi digital pun signifikan pengaruhnya agar UMKM dipercaya untuk diberikan penguatan modal," kata Chandra yang juga penulis "The Ma'ruf Amin Way" ini.

Terakhir, menjadi penting dibentuk sebuah lembaga khusus melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai percepatan koordinasi satu pintu dan memastikan semua program pemberdayaan UMKM dalam transformasi ekonomi berjalan maksimal.

Chandra mengusulkan nama lembaga tersebut adalah Badan Nasional Percepatan Transformasi Ekonomi serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Badan Nasional tersebut juga diberi tugas sebagai eksekutor pemberdayaan koperasi petani dan nelayan. Dan melakukan edukasi secara luas kepada masyarakat untuk lebih cinta produksi dalam negeri," katanya.

​​​​​​"Dibutuhkan keterlibatan masyarakat untuk lebih memilih konsumsi barang produksi lokal sehingga otomatis memutar roda ekonomi secara simultan," lanjut lulusan MBA dari University of California Los Angeles, USA ini.

Baca juga: Presiden sebut pemberdayaan UMKM masih monoton
 
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020