Rp70 triliun dana haji diinvestasikan di bank syariah, sebut BPKH

Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dr Muhammad Akhyar Adnan. (FOTO ANTARA/Aadiaat M.S.)

Investasi terbesar saat ini masih ranah keuangan namun tahun 2020 ini lebih mengarah kepada sektor riil

Pariaman   (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji sekitar Rp70 triliun dan penempatan di bank syariah sekitar Rp30 triliun dari Rp127 triliun dari dana yang tersedia.

"Investasi terbesar saat ini masih ranah keuangan namun tahun 2020 ini lebih mengarah kepada sektor riil," kata anggota Badan Pengawas BPKH Dr Muhammad Akhyar Adnan usai diseminasi pengawasan keuangan haji kepada pemangku kepentingan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, di Kota Pariaman, Senin.

Ia mengatakan dengan investasi mengarah ke sektor riil maka nilai manfaatnya lebih besar namun tentu risikonya juga lebih besar.

"Namun tentu kami hati-hati menerapkan di sektor riil karena kami diikat UU Nomor 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 52," katanya.

Pasal 52 ayat 7 UU Nomor 34/2014 itu  menyebutkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji yang telah diaudit oleh BPK dilaporkan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri selambatnya 30 Juni tahun berikutnya.

Ia menyampaikan meskipun investasi tahun ini lebih besar pada sektor riil namun pihaknya masih mengkaji berinvestasi di bagian mananya.

Awalnya pihaknya membesarkan porsi penempatan di bank ketimbang investasi namun undang-undang mengatakan sebaliknya.

Adnan mengatakan nilai manfaat dari investasi tersebut digunakan untuk menyubsidi keberangkatan haji serta dana kemaslahatan yaitu untuk kesehatan, pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, pembangunan sarana prasarana peribadatan, dan ekonomi Islam.

Ia menyebutkan saat ini biaya keberangkatan haji yang sebenarnya Rp70 juta untuk satu orang namun karena disubsidi biaya yang dibayar oleh peserta calon jamaah haji hanya sekitar Rp35 juta.

Untuk satu keberangkatan musim haji pihaknya mengeluarkan dana sekitar Rp14 triliun dari sekitar Rp28 triliun dana yang disediakan.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis mengatakan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH masih baik.

"Penginvestasian dana dari BPKH masih terkontrol sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar dia.

Ia menyampaikan DPR sudah membentuk panitia kerja untuk membuat peraturan guna mengoptimalisasi keuangan haji.

"Apakah nanti keuangan haji itu digunakan untuk investasi hotel, perkampungan haji di tanah suci, beli pesawat atau hal lainnya nanti akan kami rumuskan," tambahnya.

Baca juga: BPKH tolak tudingan gunakan dana haji untuk infrastruktur

Baca juga: BPKH: Akumulasi dana haji capai Rp122 triliun

Baca juga: Badan Pengelola Keuangan Haji raih predikat WTP

Baca juga: BPKH rencanakan 20 persen dana haji untuk investasi langsung

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020