Sri Mulyani ajak bersinergi atasi hambatan wujudkan ETP di daerah

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutan usai penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Banyak tantangan dalam mewujudkan ETP, pertama sistem keuangan di daerah masih beda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong sinergitas kementerian/lembaga dan pihak terkait untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETP).

"Banyak tantangan dalam mewujudkan ETP, pertama sistem keuangan di daerah masih beda. Jadi kami juga perlu membuatnya menjadi satu uniform (seragam)," kata Sri Mulyani setelah menandatangani nota kesepahaman percepatan dan perluasan ETP di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengajak Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan platform menyangkut ketersediaan peraturan daerah terkait ETP yang masih beragam.
Selain itu kerja sama dengan instansi lain juga perlu digenjot untuk mengatasi keterbatasan sistem dan jaringan infrastruktur untuk mendukung elektronifikasi transaksi itu.

"Makanya Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang membangun seluruh Palapa Ring. Ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dan puskesmas juga masuk jaringan," kata Sri Mulyani.
Keterbatasan lainnya, lanjut dia, produk layanan perbankan dan akses sektor keuangan yang belum semuanya masuk sampai level desa dan sekolah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan ada lima hal keberhasilan ETP yakni jaminan anggaran yang dikirimkan dari pusat benar-benar digunakan manfaatnya oleh penerima manfaat.

Dengan ETP, maka pemerintah dapat mengutilisasi data tanpa perlu catatan manual, kemudian perbaikan sistem yang bisa dilakukan langsung.

Selain itu, ETP juga mendukung kebijakan fiskal nasional karena sistem otomatis maka pemerintah juga bisa langsung memotong pajak untuk penerimaan negara.

Pemerintah saat ini menggenjot perluasan pemerintah daerah memanfaatkan transaksi secara elektronik.

Dengan begitu, kata dia, tata kelola keuangan akan semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta memudahkan pelaporan keuangan negara dan menghindari kebocoran anggaran.

Baca juga: Menkeu minta pemda optimalkan identifikasi potensi pendapatan via ETP

Baca juga: BI minta ETP di pasar uang dan valas penuhi ketentuan modal

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020