Tito beberkan alasan PON Papua juga diadakan di Jatim

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam suatu acara di Jakarta (1)

Contohnya arena untuk (balap) sepeda atau velodrome, itu belum siap sama sekali, menurut saya. Sehingga tidak dapat waktu untuk selesai dikerjakan pada 2020

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan alasan mengapa Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di provinsi Papua diisukan akan dihelat berbarengan di provinsi Jawa Timur.

Kata Tito, Panitia Besar (PB) PON XX yaitu Lukas Enembe menyatakan Papua hanya sanggup menyelenggarakan 37 cabang olahraga (cabor) karena lokasi perhelatan (venue) untuk 10 cabor lain tidak siap.

"Contohnya arena untuk (balap) sepeda atau velodrome, itu belum siap sama sekali, menurut saya. Sehingga tidak dapat waktu untuk selesai dikerjakan pada 2020," kata Mendagri dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Tito mengatakan bahwa Gubernur Papua itu sempat mengusulkan agar PON XX diundur saja ke tahun 2021, namun dari pemerintah pusat tetap ingin PON XX dilaksanakan tahun 2020.

Baca juga: Keluarga besar Suku Manuri siap sukseskan PON di Papua

"Pemerintah Pusat sangat tegas melaksanakan di tahun 2020. Gubernur Papua siap di tahun 2020 tapi 37 cabor," ungkap Tito.
Dari rencana awal cabor yang dipertandingkan untuk PON XX ada 47 cabor, berarti ada 10 cabor yang belum tentu akan dilaksanakan di pagelaran PON di Papua pada 2020.

Selain Balap Sepeda, yang tidak masuk cabor yang dipertandingkan di Papua ada Ski Air, Bridge, Woodball, Gateball, Golf, Soft Tenis, Tenis Meja, Dansa, dan Petanque.

Tito mengatakan, Papua masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengebut penyelesaian fasilitas untuk akomodasi dan penginapan di sejumlah lokasi perhelatan PON nanti. Seperti contohnya di Merauke, Timika, Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.

Menurut Tito, tempat-tempat penginapan pada lokasi perhelatan PON XX di Papua itu merupakan Pekerjaan Rumah Papua bersama dengan pemerintah.

Baca juga: Dinkes Papua minta malaria dipastikan aman sebelum penyelenggaraan PON

Namun, Tito cukup yakin PR tersebut bisa diselesaikan pada Juni 2020 karena Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bekerja untuk menyelesaikan itu.

Tapi karena PB PON Papua mengatakan sanggup menyelenggarakan pertandingan 37 cabor, berarti ada 10 cabor lain yang kemungkinan tidak dipertandingkan di Papua.

Lalu, kata Tito, ada komunitas dari 10 cabor tersebut mempertanyakan mengapa cabor mereka tidak dipertandingkan.

Lebih lanjut, ada dinamika pernyataan dari Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal ketika Surabaya, Jawa Timur, menyatakan siap menjadi tuan rumah 10 cabor itu tanpa membebankan siapa pun, maka sebenarnya Klemen tidak mempermasalahkan itu.

"Kapan lagi kita punya momentum bertanding secara nasional dalam event yang prestisius seperti PON, ada suara keinginan seperti itu. Nah, dari suara keinginan seperti itu, Wagub sendiri menyampaikan kalau memang dari daerah lain sanggup, enggak ada masalah," tutur Tito.
Tito pun mengaku sempat bertemu langsung dengan PB PON XX Lukas Enembe, dan Gubernur Papua itu mempersyaratkan apabila PON XX diselenggarakan di tempat lain, maka perwakilan dari cabor tersebut harus datang ke Jayapura, Papua saat pembukaan dan penutupan PON XX.

Baca juga: Menpora: belum ada keputusan Jatim jadi tuan rumah pendamping PON 2020

Memang ada pernyataan lain yang Tito dengar dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat bahwa KONI di daerah-daerah belum sepakat mengenai dualisme penyelenggara PON XX Papua itu.

Tapi Tito sudah mencoba mengonfirmasi kepada Ketua KONI Pusat Marciano Norman, namun Ketua KONI Pusat mengatakan tidak demikian, yang sebenarnya bahwa KONI-KONI di daerah setuju penyelenggaraan 10 cabor dipertandingkan di Jawa Timur.

"Jadi ada semacam miskomunikasi, saya minta pak Menteri Pemuda dan Olahraga (Zainuddin Amali) dan Ketua KONI Pusat untuk berbicara langsung kepada Gubernur Papua, yang benar yang mana," ujar Tito.

Tito mengatakan dari informasi yang ia dengar KONI-KONI di daerah tidak setuju penyelenggaraan PON di Jawa Timur karena katanya tidak dianggarkan oleh masing-masing Pemerintah Daerahnya.

Sementara, Jawa Timur menyatakan siap menganggarkan Rp50 miliar untuk pelaksanaan PON XX Papua.

"Kebutuhannya lebih dari itu diminta dari Pusat, nah ini sedang dibicarakan antara Menpora, Ketua KONI dengan Gubernur Papua. Kalau nanti sudah ada jawabannya, minggu-minggu ini mudah-mudahan ada jalan keluarnya apakah dilaksanakan atau tidak 10 cabor tersebut di Jawa Timur," kata Tito.

Baca juga: KONI serahkan masalah 10 cabor PON 2020 pada pemerintah

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020