Wapres: Jika darurat, imunisasi non-halal boleh diberikan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) disaksikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (tengah) dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kiri) menandatangani prasasti saat peresmian Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiuddin Mansur (ATQIA) di Pondok Pesantren NU Al Mansyuriah Ta'limusshibyan Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB, Kamis (20/2/2020). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj/pri.

Karena darurat, dibolehkan menggunakan bahan yang tidak halal kalau itu membahayakan banyak orang, sebelum ditemukan bahan yang halalnya atau vaksin yang halal

Lombok (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan imunisasi yang belum mendapat sertifikat halal boleh diberikan kepada masyarakat selama dalam keadaan darurat atau berpotensi bahaya jika tidak diberikan.

"Karena darurat, dibolehkan menggunakan bahan yang tidak halal kalau itu membahayakan banyak orang, sebelum ditemukan bahan yang halalnya atau vaksin yang halal," kata Wapres Ma’ruf saat beruadiensi dengan Da’i Kesehatan di Bazaar Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis.

Hal itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya imunisasi pada anak, sehingga jumlah anak yang mendapatkan imunisasi semakin meningkat.

Baca juga: Wapres olahraga pagi di Pantai Kuta Mandalika

Majelis Ulama Indonesia (MUI), tambah Wapres, sudah membolehkan pemberian imunisasi dan vaksin yang belum berstandar halal jika dampaknya berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

"Dalam MUI itu, kalau ada barang yang tidak halal, itu memang tidak boleh. Tetapi, kalau bahayanya besar, maka MUI membolehkan karena darurat," ujarnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Kinerja Wapres tak cukup dinilai 100 hari

Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf mengingatkan kepada para da’i kesehatan di NTB untuk meyakinkan masyarakat supaya mau diimunisasi. Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai dampak kesehatan apabila anak-anak tidak mendapat imunisasi.

"Kemarin kan ada rubella, pernah juga dulu polio. Jadi itu harus bisa menjelaskan apa akibat daripada anak kalau tidak diimunisasi. Bahkan polio itu kalau tidak diimunisasi, itu akan menyebar kepada yang lain," tuturnya.
Sebelumnya, dalam Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu (12/2), Wapres menyebutkan jumlah anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi meningkat dari 8,7 persen di 2013 menjadi 9,2 persen di 2018.

Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap turun dari 59,2 persen di 2013 menjadi 57,9 persen pada tahun 2018.

Baca juga: Wapres: Kepulangan anak WNI eks ISIS masih dipertimbangkan

Baca juga: Wapres tegur Gubernur NTB soal tingginya angka kemiskinan dan stunting

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020