Indeks Demokrasi Indonesia gambarkan keberadaan demokrasi di daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahkmad Najib. ANTARA/HO-Humas Pemprov Sumsel

Palembang (ANTARA) - Pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Badan Pusat Statistik dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan demokrasi di daerah, kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel Ahkmad Najib di Palembang, Jumat.

Hal itu mengingat BPS mengumpulkan data dan informasi yang ada di provinsi itu untuk menentukan Indeks Demokrasi Indonesia, apalagi penghitungan IDI secara kompleks mulai dari pengumpulan hingga informasi yang dibutuhkan.

Ahkmad Najib berharap pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) IDI) 2019 pada tahun 2020 Provinsi Sumsel mampu memberikan keberadaan demokrasi.

Selain itu, melalui FGD IDI, dapat terjaring data dan informasi baru. Dalam hal ini, tidak hanya diperoleh melalui review surat kabar dan review dokumen.

Menurut dia, yang sangat penting data dan informasi yang diperoleh dari hasil review surat kabar dan review dokumen diperkaya dan diklarifikasi kembali dalam FGD.

"Saya harapkan nilal IDI yang dihasilkan nantinya akan benar-benar menggambarkan kondisi pelaksanaan demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan," kata Ahkmad Najib.

Melihat begitu pentingnya data dan informasi yang akan didapatkan, pihaknya mengimbau peserta dapat memberikan informasi secara benar dan lengkap.

Baca juga: Bali terima penghargaan indeks demokrasi tertinggi kedua di Indonesia

Baca juga: Kemenko Polhukam: Indeks Demokrasi RI 2018 alami peningkatan

Baca juga: Indeks Demokrasi di Kepri meningkat selama sepuluh tahun terakhir

Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih mengatakan bahwa BPS RI beserta jajarannya masih dipercaya pemerintah untuk melakukan pengumpulan data informasi perhitungan tentang IDI.

Tahapan penghitungan IDI dilakukan secara kompleks, mulai dari pengumpulan data hingga informasi yang lebih lengkap dan akurat.

Ia menjelaskan bahwa IDI merupakan indeks komposit yang terdiri atas tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil (civil liberties), aspek hak-hak politik (political rights), dan aspek lembaga demokrasi (institutions of democracy).

Dikemukakan pula bahwa masing-masing aspek terdiri atas beberapa variabel (total 11 variabel). Setiap variabel terdiri atas beberapa indikator (total 28 indikator).

Melalui pengamatan perkembangan nilai indeks aspek, variabel, dan indikatornya, kata dia, dapat dilihat sisi lemah kehidupan berdemokrasi di suatu provinsi.

Dengan demikian, berdasarkan nilai indeks aspek, variabel, dan indikatornya, pemerintah provinsi dapat memberikan prioritas perencanaan pembangunan bidang politik di daerahnya.

"Oleh karena itu, penyusunan IDI adalah jawabannya," kata Endang Tri Wahyuningsih.

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020