Ini respons PDIP soal usulan Parliamentary Threshold 7 Persen

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat menghadiri Rakerda I DPD PDIP Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (12/3/2020). (ANTARA/HO-PDI Perjuangan)

Jakarta (ANTARA) - Partai Golkar dan Partai NasDem mengusulkan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 7 persen pada Pemilu 2024, yang mengalami kenaikan sebesar tiga persen dari Pemilu 2019 lalu.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa partainya sejauh ini berpegang pada keputusan Kongres V PDIP di Bali 2019, dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta 2020 bahwa PT 5 persen berjenjang ke bawah.

Baca juga: Gerindra tidak persoalkan PT jadi 7 persen

"Maksudnya 5 persen untuk DPR RI, 4 persen DPRD provinsi, dan 3 persen DPRD kota," kata Hasto usai membuka Rakerda I DPD PDIP Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis.

Namun demikian, Hasto mengatakan PDIP tetap memerhatikan dan menghargai Partai Golkar dan Partai NasDem yang ingin menaikkan angka PT menjadi 7 persen.

"Karena Golkar dan NasDem mengusulkan 7 persen, kami juga harus memerhatikan bagaimana musyawarah guna membangun demokrasi yang lebih sehat," paparnya.
Hasto beralasan, di era banyaknya partai politik sekarang ini, diperlukan pula multipartai yang sederhana.

"Ini dalam rangka penguatan sistem presidensial itu sendiri," ucapnya.
Baca juga: F-NasDem: PT 7 persen matangkan demokrasi Indonesia

Sebelumnya, dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Senin (9/3), ada beberapa poin yang dibahas.

Salah satunya usulan Surya Paloh agar ambang batas parlemen menjadi 7 persen dan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden tetap 20 persen.
Dalam kaitan itu, Airlangga menegaskan bahwa Golkar siap mendukung konsep yang disampaikan Paloh tersebut dan sepakat agar diberlakukan secara nasional.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020