Foto udara perempatan Alun-alun yang lengang pascakebijakan karantina wilayah diberlakukan di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020). Pemerintah Kota Tegal akan mempertimbangkan kebijakan karantina wilayah dan akan mengganti dengan kebijakan penutupan sejumlah akses jalan sebanyak 50 titik, akibat menuai kontroversi dari pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan kepada Presiden Joko Widoao untuk menguatkan legalitas penanggulangan Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Kami menganggap perpu karena kalau peraturan pemerintah, dengan kompleksitas Covid-19 ini tidak menjangkau semua, misalkan perburuhan dan ketenagakerjaan, lembaga pemasyarakatan dan rutan," ujar anggota Komnas HAM, Choirul Anam, melalui pesan singkat, di Jakarta, Senin.
Baca juga: Mantan Direktur WHO: Bukti ilmiah belum jadi pertimbangan regulasi
Baca juga: 610 pedagang kantin sekolah terdampak pandemi COVID-19 dibantu sembako
Komnas HAM menilai untuk mengoptimalkan penanggulangan Covid-19 yang sudah dalam situasi darurat, penetapan pengurangan penikmatan HAM harus berdasar hukum sehingga pengaturannya jelas, ketat dan tidak multitafsir.
Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar pijakan kebijakan terpusat dan dikelola oleh pemerintah pusat, segera dilakukan karantina wilayah secara proporsional serta tindakan yang lebih dalam kebijakan menjaga jarak aman.
Baca juga: Permasalahan ekonomi dampak COVID-19 perlu diatasi dengan jeli
Rekomendasi selanjutnya adalah mekanisme pembaruan data situasional serta respon atas kelebihan kapasitas di lapas dan rutan agar tidak menjadi tempat penyebaran wabah Covid-19 serta penggunaan teknologi secara maksimal.
Kemudian kebijakan untuk belajar di rumah mesti tanpa menimbulkan tambahan beban terhadap keluarga dan kebijakan khusus diperlukan untuk menunjang para petugas dan pekerja medis agar mendapat perlindungan yang maksimal.
Baca juga: Presiden minta pengaman sosial segera diterapkan, lindungi informal
Baca juga: Spesialis paru: Masyarakat garda terdepan pemutus penularan COVID-19
Komnas HAM pun merekomendasikan adanya kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan untuk penyandang disabilitas, penyadaran kepada publik untuk memerangi stigma yang terdapat di masyarakat dan menjamin serta memastikan tidak ada kebijakan PHK sepihak terhadap buruh dan para pekerja.
Lembaga itu menyatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian cepat tata kelola penanganan Covid-19 di beberapa negara dan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dinilai perlu dioptimalkan kewenangan dan efektifitasnya.
Baca juga: Polisi terus bubarkan kerumunan massa antisipasi Covid-19
"Kami menganggap perpu karena kalau peraturan pemerintah, dengan kompleksitas Covid-19 ini tidak menjangkau semua, misalkan perburuhan dan ketenagakerjaan, lembaga pemasyarakatan dan rutan," ujar anggota Komnas HAM, Choirul Anam, melalui pesan singkat, di Jakarta, Senin.
Baca juga: Mantan Direktur WHO: Bukti ilmiah belum jadi pertimbangan regulasi
Baca juga: 610 pedagang kantin sekolah terdampak pandemi COVID-19 dibantu sembako
Komnas HAM menilai untuk mengoptimalkan penanggulangan Covid-19 yang sudah dalam situasi darurat, penetapan pengurangan penikmatan HAM harus berdasar hukum sehingga pengaturannya jelas, ketat dan tidak multitafsir.
Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar pijakan kebijakan terpusat dan dikelola oleh pemerintah pusat, segera dilakukan karantina wilayah secara proporsional serta tindakan yang lebih dalam kebijakan menjaga jarak aman.
Baca juga: Permasalahan ekonomi dampak COVID-19 perlu diatasi dengan jeli
Rekomendasi selanjutnya adalah mekanisme pembaruan data situasional serta respon atas kelebihan kapasitas di lapas dan rutan agar tidak menjadi tempat penyebaran wabah Covid-19 serta penggunaan teknologi secara maksimal.
Kemudian kebijakan untuk belajar di rumah mesti tanpa menimbulkan tambahan beban terhadap keluarga dan kebijakan khusus diperlukan untuk menunjang para petugas dan pekerja medis agar mendapat perlindungan yang maksimal.
Baca juga: Presiden minta pengaman sosial segera diterapkan, lindungi informal
Baca juga: Spesialis paru: Masyarakat garda terdepan pemutus penularan COVID-19
Komnas HAM pun merekomendasikan adanya kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan untuk penyandang disabilitas, penyadaran kepada publik untuk memerangi stigma yang terdapat di masyarakat dan menjamin serta memastikan tidak ada kebijakan PHK sepihak terhadap buruh dan para pekerja.
Lembaga itu menyatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian cepat tata kelola penanganan Covid-19 di beberapa negara dan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dinilai perlu dioptimalkan kewenangan dan efektifitasnya.
Baca juga: Polisi terus bubarkan kerumunan massa antisipasi Covid-19
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment