Moeldoko tegaskan Kartu Pra-Kerja bukan untuk gaji pengangguran

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan program Kartu Pra-Kerja yang telah diluncurkan oleh pemerintah pada hari ini, Jumat (20/3), bukan merupakan fasilitas untuk menggaji pengangguran.

“Kartu Pra-Kerja ini bukan menggaji pengangguran. Ini adalah tafsiran yang salah jadi saya ingin meluruskan ini sama sekali tidak seperti itu,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat.

Moeldoko menyatakan Kartu Pra-Kerja adalah fasilitas berupa bantuan pembiayaan untuk melakukan pelatihan sehingga mampu mendorong masyarakat Indonesia agar mendapat pekerjaan maupun berwirausaha.
Baca juga: Menko Airlangga: Kartu Pra-Kerja solusi masyarakat terdampak COVID-19

“Perusahaan kalau meminta tenaga kerja itu pasti ada dua hal yaitu pengalaman dan keahlian. Bagaimana nasib anak-anak muda kalau tidak diberikan pelatihan pasti tidak mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Ia menyebutkan melalui pelatihan pada program ini masyarakat akan mendapat skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni (upskilling), atau di bidang yang baru (reskilling).

“Tapi ini juga bukan jaminan bahwa pasti mendapatkan pekerjaan karena tugas pemerintah adalah mendorong ke pekerjaan dan kewirausahaan bukan menjamin,” ujarnya.
Moeldoko mengatakan pemerintah berupaya membuat desain terbaik untuk mewujudkan Kartu Pra-Kerja yang salah satunya dengan menggandeng platform digital dalam mengoperasikan program ini.

“Kartu Pra-Kerja adalah salah satu janji Presiden saat kampanye jadi setelah kami mendapat perintah untuk merealisasikan janji ini maka Kantor Staf Presiden (KSP) bertugas melakukan delivery unit,” jelasnya.
Baca juga: Pemerintah resmi luncurkan Kartu Pra-Kerja

Ia menyebutkan dengan Kartu Pra-Kerja, pemerintah juga berusaha memanfaatkan adanya bonus demografi serta melaksanakan reformasi birokrasi melalui kolaborasi antara PNS dan non PNS dalam manajemen pelaksanaannya.

Tak hanya itu, pemerintah turut menyederhanakan izin pelatihan bagi tempat kursus swasta yakni melalui Online Single Submission (OSS) sehingga dapat turut menyelenggarakan pelatihan.

Ia memastikan Project Management Office (PMO) pada Kartu Pra-Kerja akan selalu menampilkan inovasi dan cara-cara baru kepada masyarakat sehingga tidak bekerja dalam formasi flat.

“Kita bekerja dalam sebuah formasi yang selalu advance dan selalu mendahului perkembangan teknologi. Ini kira-kira cara yang akan dijalankan oleh PMO,” tegasnya.
Moeldoko berharap melalui program Kartu Pra-Kerja dapat menciptakan revolusi mental bahwa Indonesia menjadi bangsa dengan pembelajar yang tak pernah berhenti seumur hidupnya.

“Kita ingin ada lifelong learning menjadi bangsa pembelajar yang tidak pernah berhenti seumur hidupnya dan dapat digaungkan bahwa budaya belajar harus selalu dilakukan dari waktu ke waktu,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020