Pemkab Mimika berharap situasi Banti Tembagapura secepatnya pulih

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob (ANTARA/Evarianus Supar)

"Pemerintah daerah sangat berharap situasi ini segera berakhir. Perlu segera diambil solusi yang tepat agar situasi keamanan di Waa, Banti, Kimbeli, Opitawak dan Utikini bisa kembali pulih. Kami tidak tahu butuh waktu berapa lama untuk situasi di Tem

Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Provinsi Papua mengharapkan situasi keamanan di kawasan Banti dan kampung-kampung sekitar Kota Tembagapura secepatnya bisa pulih kembali, agar warga setempat bisa menjalankan kehidupan secara normal tanpa terganggu dan takut akan kehadiran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, di Timika, Senin, mengatakan dalam beberapa hari terakhir gelombang evakuasi warga dari empat kampung di Distrik Tembagapura ke Timika terus dilakukan, dan kini sudah lebih dari 1.000 warga telah berada di Timika.

"Pemerintah daerah sangat berharap situasi ini segera berakhir. Perlu segera diambil solusi yang tepat agar situasi keamanan di Waa, Banti, Kimbeli, Opitawak dan Utikini bisa kembali pulih. Kami tidak tahu butuh waktu berapa lama untuk situasi di Tembagapura itu bisa kembali normal seperti dulu," kata Johannes.Baca juga: Warga Kimbeli tinggalkan kampung untuk selamatkan diri dari KKB

Mantan Kepala Dishubkominfo Mimika itu mengatakan, ribuan warga Distrik Tembagapura meminta dievakuasi ke Timika lantaran kondisi keamanan di kampung halaman mereka tidak menjamin masyarakat itu bisa bertahan.

"Masyarakat tentu merasa takut, terancam, traumatis. Kalau mereka bertahan di sana, mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Untuk beraktivitas seperti pergi mendulang juga tidak bisa, makanya mereka meminta pemerintah bersama aparat TNI dan Polri serta PT Freeport Indonesia memfasilitasi mereka turun ke Timika," ujar Johannes.
Dengan kondisi dan situasi yang demikian itu, katanya lagi, praktis seluruh pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga lumpuh total.

Bahkan untuk bidang pendidikan, anak-anak usia sekolah di Kampung Banti dan sekitarnya itu sudah lama (sekitar tiga tahun) tidak lagi mengenyam pendidikan sejak fasilitas sekolah mereka (SD Negeri dan SMP Negeri Satu Atap Banti) dibakar oleh KKB pada sekitar Februari 2017.

Gelombang evakuasi warga Banti dan sekitarnya ke Timika terjadi sejak Jumat (6/3) petang, kemudian berlanjut pada Sabtu (7/3) dini hari, dan terakhir pada Minggu (8/3) malam sebanyak 614 warga kembali dievakuasi ke Timika.

Johannes mengatakan berdasarkan laporan dari pihak TNI dan Polri, hingga kini masih terdengar sesekali bunyi letusan senjata api di sekitar Banti Tembagapura.

"Bunyi tembakan itu terdengar sesekali saja, tidak seperti beberapa hari lalu saat mobil patroli Polsek Tembagapura diserang oleh KKB. Meskipun bunyi letusan senjata api hanya sesekali terdengar, tapi ini tentu membuat masyarakat ketakutan. Mereka tidak ingin kejadian seperti pada Oktober 2017 sampai April 2018 itu terulang kembali," kata Johannes pula.Baca juga: Wabup Mimika: 614 warga Tembagapura minta dievakuasi ke Timika

Ratusan warga Kimbeli meninggalkan kampung mereka untuk dievakuasi ke Timika pada Minggu (8/3) lantaran takut dengan kehadiran KKB. (ANTARA/HO/Humas Polri)

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menyebut tindakan KKB telah membuat takut masyarakat setempat, sehingga harus ditindak tegas.

“Kehadiran KKB sangat menakutkan bagi warga masyarakat di Kampung Kimbeli, Banti, Utikini, dan beberapa kampung sekitarnya. Ini sudah jelas bahwa perbuatan mereka sangat menakutkan bagi warganya sendiri," kata Irjen Paulus.

Kapolda Papua meminta aparat gabungan TNI-Polri menghadang KKB agar tidak masuk ke wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Kepada seluruh satuan pengamanan untuk fokus menangani kelompok ini. Semua harus bersinergi untuk membatasi atau menghadang mereka agar tidak masuk ke areal PT Freeport Indonesia,” ujarnya.

Pada Sabtu (7/3), Kapolda Papua bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab meninjau sejumlah satuan pengamanan yang berada di area PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura.

Keduanya meminta semua satuan pengamanan dari TNI-Polri agar bersinergi dan memberikan pengamanan kepada masyarakat yang diteror oleh KKB.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab mengatakan meskipun pengamanan PT Freeport Indonesia kini dilakukan oleh aparat kepolisian, namun TNI juga ikut membantu pengamanan terutama menghadapi kelompok yang berseberangan dengan ideologi NKRI itu.
 

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020