Monday, May 11, 2020

Anggota DPR minta pemerintah uji PCR dan disiplin PSBB secara masif



Anggota DPR minta pemerintah uji PCR dan disiplin PSBB secara masif
Ilustrasi metoda pengujian PCR secara masal. Foto diabadikan di fasilitas darurat umum di Yokosuka, Tokyo Selatan, Jepang, Kamis (23/4/2020). ANTARA FOTO/Reueters-Issei Kato

... jika tes berbasis PCR itu tidak segera dilakukan secara masif, akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia masih berlangsung panjang dan periode pemulihan masih lama...
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah melakukan pengujian polymerase chain reaction (PCR) dan pendisiplinan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dilakukan secara masif.

Mufida mengungkapkan, sampai saat ini pengujian dengan PCR masih relatif sedikit di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.

“Filipina yang kondisinya relatif sama dengan kita, sudah mampu melakukan 1.489 tes per 1 juta penduduk. Bahkan Kolombia sudah melakukan 2.848 tes per 1 juta penduduk," ujar Mufida berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, berdasarkan data worldometers per 10 Mei 2020, Indonesia baru melakukan sekitar 579 tes per 1 juta populasi. Sementara Malaysia sudah 7.938 tes per 1 juta populasi.

Baca juga: Ketua gugus tugas: Tes COVID-19 masih terkendala sumber daya manusia

Sampai 10 Mei atau 2 bulan 8 hari dari pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia, pengujian dengan PCR di Indonesia baru dilakukan terhadap 113.452 spesimen dengan tingkat positif mencapai 12,4 persen.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS itu, idealnya uji PCR dilakukan terhadap satu persen penduduk suatu negara, sehingga Indonesia dengan jumlah penduduk 270 sampai 300 juta, maka pengujian dengan PCR itu semestinya dilakukan terhadap 2,7 sampai 3 juta spesimen yang tersebar di daerah-daerah yang sudah ditemukan kasus positif.

Apalagi laboratorium sudah banyak yang bisa melakukan pengujian dengan PCR di Indonesia. Jumlahnya mencapai 70 laboratorium, meskipun masih banyak berada di kota-kota besar khususnya di Jakarta dan Pulau Jawa.

Baca juga: Gugus Tugas COVID-19 Jatim terima 41.000 unit "kit reagen"

Namun, banyak pihak di Indonesia lebih banyak melakukan uji cepat (rapid test) dengan antigen. Padahal, kata Mufida, temuan kasus positif melalui pengujian dengan PCR masih dinilai sebagai kunci untuk melakukan langkah lanjutan memutus penyebaran virus.

"Tanpa melakukan pengujian PCR yang masif, akan sulit mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari perkembangan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia," ujar dia.
Oleh karena itu, Mufida meminta agar pengujian dengan PCR lebih ditingkatkan secara masif agar bisa segera mendeteksi kawasan atau wilayah-wilayah yang rawan penularan seperti kawasan pemukiman padat di perkotaan dan daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik termasuk di daerah pedesaan.

Baca juga: Korea Selatan kirim bantuan alat tes PCR untuk Indonesia

Semua sumber daya yang dimiliki perlu dikerahkan untuk meningkatkan jumlah pengujian agar besaran dan wilayah penyebaran Covid-19 ini bisa segera diketahui dan dapat dilakukan langkah-langkah yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran.

Dukungan berupa penyediaan reagen, virus transport media (VTM) maupun petugas laboratorium yang sudah melalui pelatihan untuk melakukan pengujian juga harus terus diberikan agar pemerintah bisa segera melakukan upaya tes secara masif dengan PCR.

Ia khawatir jika tes berbasis PCR itu tidak segera dilakukan secara masif, akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia masih berlangsung panjang dan periode pemulihan masih lama.

Selain tes masif PCR, lanjut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes laboratorium. Masih banyak korban yang meninggal, terpaksa dimakamkan dengan proses prosedur baku pelaksanaan (SOP) Covid-19, karena hasil tesnya belum keluar.

Baca juga: Ada 34 laboratorium uji PCR di Indonesia, akan terus ditambah

Demikian juga pasien maupun keluarga pasien positif Covid-19, masih ada yang menunggu lama untuk mendapatkan hasil tes Covid-19 yang telah dilakukan.

Selain itu, Mufida juga meminta pemerintah mendisiplinkan penerapan PSBB bukan malah melakukan relaksasi. Mengingat penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi.

Penambahan kasus harian yang masih fluktuatif secara implisit menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia masih dalam tahap serius.

Bahkan jumlah penambahan kasus positif pada Sabtu (9/5) lalu mencapai angka tertinggi yaitu 533 kasus atau untuk pertama kalinya melebihi angka 500 kasus.

Baca juga: Gugus Tugas: 50 ribu reagent untuk tes PCR COVID-19 tiba di Tanah Air

Hal yang mengkhawatirkan dari penambahan kasus itu adalah kasus baru semakin menyebar ke berbagai daerah, bahkan sampai wilayah kabupaten sehingga dikhawatirkan tidak didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai untuk menanganinya.

Oleh karena itu mata rantai penyebaran Covid-19 ini harus diputus sesegera mungkin dengan langkah-langkah yang tepat.

Mufida mengingatkan dengan adanya relaksasi, maka sebagian orang mungkin akan mudik atau pulang kampung ketika kehidupan di perkotaan dirasakan semakin sulit.

Baca juga: Anies dorong pemerintah tingkatkan kapasitas tes PCR
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Anggota DPR minta pemerintah uji PCR dan disiplin PSBB secara masif

0 comments:

Post a Comment