Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta agar pemerintah mengkaji secara matang wacana untuk melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal tersebut dia sampaikan berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut bahwa pemerintah sedang memikirkan adanya relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakukan PSBB.
Nabil menilai pemerintah harus mengingat kembali tujuan utama pelaksanaan PSBB, yakni untuk menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Dia mengakui, adanya penerapan PSBB di sejumlah wilayah membuat roda perekonomian masyarakat melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga.
Selain itu, muncul pula isu-isu mengenai ketahanan pangan dan penanganan medis di tengah pandemi COVID-19.
Menurut dia, permasalahan-permasalahan itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini.
"Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis," kata dia.
Namun, apabila nantinya relaksasi PSBB tetap diberlakukan, Nabil meminta pemerintah untuk menerapkan aturan ketat terkait pembatasan jarak dan kewajiban penggunaan masker.
Baca juga: Jumlah pasien positif COVID-19 sembuh di Depok bertambah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengingatkan masyarakat agar tetap mengutamakan kesehatan selama masa pemberlakuan relaksasi PSBB.
"Jadi, warga harus diberitahu bahwa kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Nabil juga menyinggung tentang mulai banyaknya teori-teori konspirasi yang muncul terkait wabah COVID-19, seperti tudingan bahwa virus corona berasal dari China, Amerika Serikat, Bahkan Yahudi.
Menurut dia, penyebaran teori konspirasi semacam itu harus segera dihentikan agar masyarakat tidak terprovokasi.
"Ini harus dihentikan, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi. Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat," kata dia.
Baca juga: Cianjur lakukan PSBB parsial di 18 kecamatan
Baca juga: Tiga lagi pasien COVID-19 sembuh di Batam total jadi 15 orang
Baca juga: Riau akan ajukan PSBB menyeluruh
Baca juga: Bupati Gorontalo sosialisasi penerapan PSBB di pasar
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment