Industri-industri yang sarat bahan baku impor harus benar-benar dipilih sebagai proyek strategis.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menilai penggantian proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dengan pertimbangan sistem pertahanan Indonesia selain pertimbangan profesional ekonomi.

Menurut anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini, selain penting untuk menggerakkan ekonomi, proyek strategis nasional juga harus mempertimbangkan ancaman pertahanan.

"Penting memang proyek pemerintah harus dapat menciptakan lapangan kerja dan punya dampak tenaga kerja intensif besar," kata Willy Aditya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Pemerintah hapus proyek pesawat R80 dan N245 diganti "drone" di PSN

Baca juga: Pengadaan sistem kesenjataan Indonesia fokus pada potensi ancaman nyata

Namun, lanjut dia, harus juga dengan pertimbangan strategi pertahanan menghadapi ancaman.

"Jika pertimbangan mengganti proyek pesawat dengan drone berada dalam ranah pertahanan, itu harus didukung," kata Willy ketika merespons rencana Kementerian Koordinator Perekonomian mengusulkan penggantian proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan PSN.

Pergantian tersebut merupakan bagian dari 89 rekomendasi PSN baru yang meliputi 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru dan delapan proyek ketenagalistrikan.

Pertimbangan dampak ekonomi yang dikemukakan pemerintah, menurut dia, harus juga diiringi dengan pertimbangan pelaksanaan strategi pertahanan yang komprehensif.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menjelaskan bahwa negara-negara yang sekarang adidaya di bidang ekonomi, mengembangkan industrinya dengan pertimbangan pertahanan bangsanya dari ancaman bangsa lain, dari kelaparan, dari bencana, dan lainnya.

"Sebenarnya kita bisa banyak belajar dari pandemi COVID-19 ini bagaimana industri yang hanya mengedepankan ekonomi terguncang hebat, dan dampaknya sangat besar bagi pertahanan dalam negerinya," kata Willy.

Baca juga: SAAB jelaskan berbagai sistem pertahanan untuk Indonesia

Menurut dia, kawasan industri, sumber energi, konektivitas, industri pangan, dan industri telekomunikasi, itu semua tidak bisa dilepas dari sisi pertahanan maka penting pertimbangan pertahanan.

Willy menilai dalam kondisi ekonomi dunia yang sedang terdisrupsi saat ini pemerintah penting untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri.

Ia lantas menyarankan agar pertimbangan penggunaan sumber daya lokal menjadi prioritas pertama.

"Untuk itu, industri-industri yang sarat bahan baku impor harus benar-benar dipilih sebagai proyek strategis jika memang berdampak pada ekonomi dan stragis juga dalam sisi pertahanan," katanya.

Ia berpendapat bahwa mengganti industri pesawat menjadi drone itu bisa jadi strategis dengan pertimbangan bahwa drone dengan teknologi tinggi akan dapat berguna bagi pertahanan, pertanian, dan aktivitas ekonomi kelautan.

Hal itu, kata dia, bisa jadi PSN dengan pertimbangan bahwa bahan bakunya juga sudah ada di dalam negeri dan SDM sangat mumpuni untuk mengembangkannya, serta biaya ekonomisnya juga tinggi.

"Tidak harus dipertentangkan antara pesawat dan drone. Bisa jadi nanti setelah ekonomi dunia juga membaik, proyek pesawat ini kembali dikembangkan dalam kecepatan maksimum," ujarnya.

Baca juga: Ghana gunakan "drone" untuk lakukan tes corona lebih cepat

Willy menekankan bahwa situasi dunia dan Indonesia yang terdisrupsi saat ini perlu dipelajari lebih jauh dan menjadi pertimbangan kebijakan negara.

Ia menyebutkan banyak kelemahan dan kekurangan dari pola, metode, dan cara-cara lama berbangsa secara global yang akhirnya terbuka pada saat pandemi menghantam hampir semua negara.

"Oleh karena itu, Indonesia perlu menegaskan jalan untuk merestorasi nilai-nilai kebangsaaan dalam situasi kebaruan," katanya.

Ia menegaskan bahwa PSN bukan semata untuk pembangunan fisik untuk ekonomi, melainkan juga tentang bagaimana memandang bangsa ini dan mau ke mana bangsa ini mengarah.

"Ini kita perlu dialogkan lebih jauh sebelum kita merayakan 100 tahun Sumpah Pemuda sebagai aktualisasi integrasi kebangsaan," ujarnya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020