Pemerintah harus berperan aktif mengurangi efek pandemi dan setelah pandemi selesai dengan segera mendorong sektor perhubungan, industri, dan pertanian untuk pemulihan ekonomi yang cepat
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta segera mendorong sektor perhubungan, industri, dan pertanian, untuk percepatan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 berakhir.

Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Kerja sama Industri Kementerian Perindustrian Pos M Hutabarat mengatakan perekonomian dan perdagangan Indonesia mengalami perlambatan yang drastis akibat pandemi ini.

"Pemerintah harus berperan aktif mengurangi efek pandemi dan setelah pandemi selesai dengan segera mendorong sektor perhubungan, industri, dan pertanian untuk pemulihan ekonomi yang cepat," katanya dalam temu wicara virtual yang diselenggarakan Asosiasi Alumni Michigan State University (MSU) mengenai pandemi COVID-19 seperti disampaikan dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Menurut Pos Hutabarat, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada minggu lalu memprediksi perkembangan ekonomi dunia akan menurun 36 persen pada 2020.

Baca juga: Cak Imin: Stimulus untuk industri orientasi ekspor dan padat karya

Dalam sesi kedua diskusi mengenai "Prediksi Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Nasional dan Masyarakat di Pedesaan"  pembicara lainnya Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dodik Pranata Wijaya mengatakan ada banyak program bantuan sosial (bansos) Kementerian Desa dan upaya-upaya untuk mencegah pandemi COVID-19 di seluruh desa.

Ia melanjutkan Menteri Desa meminta kepada seluruh desa memprioritaskan program padat karya tunai sebagai bentuk gotong royong.

"Mari bersama-sama jadikan desa menjadi benteng terbaik COVID-19," ujarnya.

Sedangkan mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Agus Pakpahan mengatakan negara kaya ternyata lebih rentan terhadap COVID-19 diukur dari jumlah korban meninggal dunia.

"Padahal persepsi umum yang telah terbangun adalah semakin kaya dan maju semakin sehat dan semakin kuat imunitas terhadap penyakit," katanya.

Baca juga: KKP salurkan bantuan 53,1 juta benih ikan, pastikan budidaya berjalan

Dalam sambutan pembukaan Presiden MSU Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan pemerintah, legislatif, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan juga masyarakat umum harus bekerja sama mencegah dan menanggulangi pandemi.

"Hasil dari diskusi ini akan digunakan untuk rekomendasi kepada pemerintah meliputi bidang kesehatan, pertanian, kehutanan, perikanan dan perekonomian, serta masyarakat umum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan pandemi," ujar Ketua Bidang ESDM Rumah Millennials ini.

Sementara itu, pada sesi pertama yang membahas "Mengenal Lebih Jauh Tentang Pandemi COVID-19,” hadir Profesor James Madison College dan Direktur Asian Studies Center MSU Siddharth Chandra, Guru Besar FKH UGM astari Wuryastuti, dan CEO Unlimited Media Partner Indra Jaya Sihombing.

Menurut Siddharth, belajar dari sejarah pandemi influenza di Jawa dan Madura pada 1918-1919, Pemerintah Kolonial Belanda mencatat jumlah kematian sebanyak 1,2 juta orang. Namun angka prediksi secara ilmiah dan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah adalah lebih dari tiga juta orang meninggal.

"Upaya menutupi semacam itu sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi," katanya.

Sementara Hastari Wuryastuti mengatakan penanganan pandemi tergantung kepatuhan masyarakat menjalankan personal dan social distancing dan menjaga diri sendiri.

"Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang sangat tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19, namun seperti pada social distancing sayangnya banyak masyarakat yang kurang memahami," ujarnya.

Sedangkan, Indra Jaya mengatakan saat ini kecepatan tim medis dalam mengambil keputusan akan sangat berpengaruh terhadap peluang keberhasilan sembuh.

Baca juga: Pelukis berharap bantuan pemerintah, lukisan tak laku akibat Corona

 
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020