Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan tausiyah secara daring dalam acara Ramadhan Online Tahun 2020 yang diselenggarakan pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dari Kediaman Wapres Jakarta, Minggu (10/5/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan fokus Pemerintah saat ini adalah menghilangkan mafsadah atau bahaya yang muncul sebagai akibat dari pandemi COVID-19, sehingga program-program pembangunan mengalami perubahan fokus atau refocusing.
"Jadi fokusnya kita ubah dulu dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini dari berbagai sektor. Kita tidak lagi membangun kemaslahatan atau kemanfaatan pada kita, atau kita kecilkan dulu itu. Tapi fokus kita sekarang adalah dalam rangka menghilangkan mafsadah dan bahaya ini," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Wapres: Pemerintah siapkan program pemulihan pascapandemi COVID-19
Saat ini, setidaknya ada tiga hal yang mendapat perhatian lebih besar dari Pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Pertama, Pemerintah akan melakukan tes kesehatan secara masif untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang terdampak maupun terinfeksi COVID-19.
"Pertama adalah melakukan tes masif untuk mengetahui seberapa jauh bangsa ini yang sudah terkena, yang positif. Jadi melakukan tes secara masif dan agresif," katanya.
Selanjutnya, pelayanan di bidang kesehatan juga ditingkatkan untuk memperbesar potensi pasien terinfeksi COVID-19 yang sembuh dan meminimalkan jumlah pasien meninggal dunia akibat virus tersebut.
"Kedua, kita lakukan pelayanan kesehatan yang intensif untuk memperbesar yang sembuh, memperkecil yang meninggal. Ini dilakukan intensifikasi sehingga yang sembuh sekarang mulai banyak dan yang meninggal mulai mengecil," jelasnya.
Baca juga: Wapres: Ulama di semua negara melakukan telaah ulang di tengah pandemi
Terakhir, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperluas ke daerah-daerah untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 dari wilayah pusat penyebaran di Jabodetabek. Kebijakan tersebut antara lain membatasi pergerakan manusia antarwilayah lewat pembatasan transportasi dan kegiatan perekonomian.
"Yang ketiga, kita sebut dengan PSBB, untuk membatasi berbagai hal baik transportasi juga kegiatan ekonomi. Bahkan mudik pun dilarang untuk menghindari terjadinya penularan. Ini semua dalam rangka jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain," ujarnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Satukan kekuatan untuk penanganan COVID-19
Baca juga: Wapres: Shalat berjamaah tidak boleh dilakukan di zona merah COVID-19
"Jadi fokusnya kita ubah dulu dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini dari berbagai sektor. Kita tidak lagi membangun kemaslahatan atau kemanfaatan pada kita, atau kita kecilkan dulu itu. Tapi fokus kita sekarang adalah dalam rangka menghilangkan mafsadah dan bahaya ini," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Wapres: Pemerintah siapkan program pemulihan pascapandemi COVID-19
Saat ini, setidaknya ada tiga hal yang mendapat perhatian lebih besar dari Pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Pertama, Pemerintah akan melakukan tes kesehatan secara masif untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang terdampak maupun terinfeksi COVID-19.
"Pertama adalah melakukan tes masif untuk mengetahui seberapa jauh bangsa ini yang sudah terkena, yang positif. Jadi melakukan tes secara masif dan agresif," katanya.
Selanjutnya, pelayanan di bidang kesehatan juga ditingkatkan untuk memperbesar potensi pasien terinfeksi COVID-19 yang sembuh dan meminimalkan jumlah pasien meninggal dunia akibat virus tersebut.
"Kedua, kita lakukan pelayanan kesehatan yang intensif untuk memperbesar yang sembuh, memperkecil yang meninggal. Ini dilakukan intensifikasi sehingga yang sembuh sekarang mulai banyak dan yang meninggal mulai mengecil," jelasnya.
Baca juga: Wapres: Ulama di semua negara melakukan telaah ulang di tengah pandemi
Terakhir, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperluas ke daerah-daerah untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 dari wilayah pusat penyebaran di Jabodetabek. Kebijakan tersebut antara lain membatasi pergerakan manusia antarwilayah lewat pembatasan transportasi dan kegiatan perekonomian.
"Yang ketiga, kita sebut dengan PSBB, untuk membatasi berbagai hal baik transportasi juga kegiatan ekonomi. Bahkan mudik pun dilarang untuk menghindari terjadinya penularan. Ini semua dalam rangka jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain," ujarnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Satukan kekuatan untuk penanganan COVID-19
Baca juga: Wapres: Shalat berjamaah tidak boleh dilakukan di zona merah COVID-19
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment