Yogyakarta alokasikan Rp175 miliar untuk penanganan COVID-19

Kompleks Balai Kota Yogyakarta (Eka AR)

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta hingga saat ini sudah mengalokasikan anggaran dengan total Rp175 miliar untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan diharapkan anggaran tersebut cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

“Sudah ada yang kami belanjakan untuk penanganan COVID-19 khususnya di bidang kesehatan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Hari Wahyudi di Yogyakarta, Senin.

Kebutuhan di bidang kesehatan tersebut di antaranya meliputi pembelian alat kesehatan, pengadaan alat pelindung diri untuk tenaga medis, pemberian gizi ke tim medis, dan multivitamin untuk COVID-19.

“Saat ini, anggaran tersisa sekitar Rp120 miliar,” katanya.
Selain untuk penanganan di bidang kesehatan, dana yang berasal dari realokasi APBD Kota Yogyakarta tersebut juga digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Khusus untuk kebutuhan jaring pengaman sosial, akan diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada warga miskin yang masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data awal, jumlah keluarga yang diusulkan memperoleh bantuan langsung tunai mencapai 13.814 KK terdiri dari 5.483 KK yang belum menerima bantuan dari Kementerian Sosial, dan 8.331 KK yang terdampak tetapi belum menerima bantuan apapun.

“Data masih terus disaring supaya tidak ada dobel bantuan yang diberikan,” kata Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Yogyakarta Heroe Poerwadi.

Bantuan akan diberikan dalam bentuk paket April, Mei, dan Juni dengan total bantuan Rp1,8 juta yang diberikan dalam bentuk tunai melalui kantor pos.

Bantuan dari dana APBD Kota Yogyakarta tersebut melengkapi bantuan sosial yang sudah diberikan Kementerian Sosial melalui berbagai skema seperti BLT, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan dan kartu keluarga sejahtera.

“Dimungkinkan masih ada warga terdampak lain yang belum masuk dalam sasaran karena sebelumnya tidak masuk data warga miskin. Misalnya pekerja yang dirumahkan atau di-PHK,” katanya.

Khusus untuk kondisi tersebut, Heroe berharap, pekerja bisa mengakses program Kartu Prakerja sehingga bisa mengakses bantuan dari pemerintah.

“Untuk kebijakan ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat, kami sudah menerapkan keringanan PBB, diskon tarif PDAM, diskon retribusi air limbah dan keringanan pajak bagi hotel, restoran dan hiburan,” katanya.

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020