Sejumlah personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia dari Yonif Raider 641/Beruang Hitam berpatroli di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (9/1/2020). Pada patroli yang dilakukan di sayap kiri dan kanan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tersebut Satgas Pamtas menemukan banyak pagar pembatas antara wilayah Indonesia dan Malaysia dalam kondisi rusak serta lima jalan tikus baru yang diduga menjadi jalur penyelundupan barang dari negeri jiran secara ilegal. ANTARA FOTO/Agus Alfian/aww.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan mempertanyakan terkait pengawasan "pos tikus" atau pintu perlintasan tidak resmi yang digunakan orang untuk keluar-masuk Indonesia.
Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Asops Kasad) Mayjen TNI Surawahadi dan Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda Didik Setiyono yang menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
"Bapak belum menyampaikan, pos-pos tikus. Itu justru lebih berbahaya karena mereka masuk dan pergi tanpa ada orang di situ. Apakah TNI sudah mengantisipasi?" tanya Sturman.
Sturman mengungkapkan bahwa pos-pos tikus itu banyak sekali dilintasi oleh orang-orang yang pergi dari Indonesia atau pulang ke Indonesia, terutama di Kepulauan Riau.
Baca juga: Gelar RDP dengan Kementan, DPR kritisi turunnya harga gabah
"Baik di pelabuhan maupun di perbatasan darat ini luar biasa banyaknya. Khususnya di daerah pemilihan saya, Kepulauan Riau, pos tikus itu paling banyak itu dari Malaysia, dari Singapura, dan dari negara-negara sekitar situ," kata Sturman.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR lainnya, Rizki Aulia Rahman Natakusumah , mengatakan bahwa negara seharusnya dapat mendeteksi setiap kali ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin keluar-masuk perbatasan wilayah Indonesia.
"Pandangan saya, kalau setiap kali ada WNI atau Warga Negara (Asing) yang mau ke negara kita atau keluar, negara kita harus bisa mendeteksi itu. Baik itu bekerja sama dengan Sistem Imigrasi negara kita, ataupun kerja sama antar-negara dengan negara lain yang menjadi tujuan destinasi warga negara kita baik itu pekerja maupun dengan alasan turisme," kata Rizki.
Dalam rapat yang dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, Andy Rachmianto, Rizki pun bertanya seperti apa peran pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut.
"Jadi, langkah apa yang akan diambil oleh bapak perwakilan Kementerian Luar Negeri dengan mengkoordinasikan dengan jajaran dari Kementerian lainnya dan Lembaga lainnya di Indonesia, baik itu (Kementerian/Lembaga) yang juga ada di luar negeri," kata Rizki.
Baca juga: Saat RDP Komisi VII-Pertamina, ada kabar 10 orang positif COVID-19
Baca juga: Kesimpulan RDP DPR RI dengan Dirjen PAS Kemkumham baru
Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Asops Kasad) Mayjen TNI Surawahadi dan Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda Didik Setiyono yang menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
"Bapak belum menyampaikan, pos-pos tikus. Itu justru lebih berbahaya karena mereka masuk dan pergi tanpa ada orang di situ. Apakah TNI sudah mengantisipasi?" tanya Sturman.
Sturman mengungkapkan bahwa pos-pos tikus itu banyak sekali dilintasi oleh orang-orang yang pergi dari Indonesia atau pulang ke Indonesia, terutama di Kepulauan Riau.
Baca juga: Gelar RDP dengan Kementan, DPR kritisi turunnya harga gabah
"Baik di pelabuhan maupun di perbatasan darat ini luar biasa banyaknya. Khususnya di daerah pemilihan saya, Kepulauan Riau, pos tikus itu paling banyak itu dari Malaysia, dari Singapura, dan dari negara-negara sekitar situ," kata Sturman.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR lainnya, Rizki Aulia Rahman Natakusumah , mengatakan bahwa negara seharusnya dapat mendeteksi setiap kali ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin keluar-masuk perbatasan wilayah Indonesia.
"Pandangan saya, kalau setiap kali ada WNI atau Warga Negara (Asing) yang mau ke negara kita atau keluar, negara kita harus bisa mendeteksi itu. Baik itu bekerja sama dengan Sistem Imigrasi negara kita, ataupun kerja sama antar-negara dengan negara lain yang menjadi tujuan destinasi warga negara kita baik itu pekerja maupun dengan alasan turisme," kata Rizki.
Dalam rapat yang dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, Andy Rachmianto, Rizki pun bertanya seperti apa peran pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut.
"Jadi, langkah apa yang akan diambil oleh bapak perwakilan Kementerian Luar Negeri dengan mengkoordinasikan dengan jajaran dari Kementerian lainnya dan Lembaga lainnya di Indonesia, baik itu (Kementerian/Lembaga) yang juga ada di luar negeri," kata Rizki.
Baca juga: Saat RDP Komisi VII-Pertamina, ada kabar 10 orang positif COVID-19
Baca juga: Kesimpulan RDP DPR RI dengan Dirjen PAS Kemkumham baru
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment