Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri. (fhumj.org)
Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Syaiful Bakhri mengajak semua elemen bangsa untuk mewaspadai munculnya gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila, namun di balik itu mempunyai agenda lain, yakni ingin mengubah dasar negara pada saat segala upaya bangsa untuk menanggulangi pandemi COVID-19.
"Seluruh dunia tengah mengalami musibah non-alam yang luar biasa, maka problem setiap negara berbeda dalam mengatasinya. Di Indonesia, di tengah pandemi ini aroma politik terus berlangsung, maka politisasi otomatis juga terjadi," kata Syaiful Bakhri di Jakarta, Kamis.
Kondisi ini, lanjut Syaiful, yang dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara dengan melakukan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila dan ini yang harus diwaspadai, apalagi gerakan-gerakan itu faktanya telah muncul di permukaan.
Baca juga: Rektor UMJ: Islam menentang radikalisme
Dia mengungkapkan gerakan khilafah seperti di Timur Tengah, sudah lama masuk ke Indonesia, bahkan sejak 2014 lalu, banyak orang Indonesia pendukung khilafah yang pergi ke Suriah dan sekarang sebagian dari mereka minta dipulangkan.
Menurut dia, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam melakukan pencegahan dan penindakan terkait ideologi khilafah ini yang jelas ditujukan kepada umat Islam.
"Untuk ideologi khilafah kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Intinya negara harus hadir dan semua pihak yang berkompeten harus dilibatkan," katanya.
Tidak hanya dengan khilafah, kata Syaiful, Pancasila juga dibenturkan dengan komunisme bahkan kapitalisme. Saat ini gerakan itu sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga negara harus hadir dan bergerak melakukan upaya pencegahan serta pemurnian Pancasila.
Baca juga: Rektor UMJ: jangan lakukan hal yang picu disharmoni bangsa
Ia menyarankan agar dibuat semacam narasi-narasi, di mana kelompok khilafah ini kemungkinan akan menunggangi isu-isu "new komunisme" dan kapitalisme. Narasi itu juga harus betul-betul berisi informasi dan imbauan untuk menguatkan rasa persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Harus ada kontra narasi baru untuk memerangi propaganda khilafah. Bisa berupa narasi kebangsaan dan narasi ke-Pancasila-an. Intinya, masyarakat harus diberi kesadaran untuk berperan menggunakan kemurnian berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," kata Syaiful.
Dengan perilaku Pancasila, kata dia, maka Indonesia akan terbebas dari bahaya laten tersebut.
Ia menilai laten ini tidak hanya bisa merusak bangsa dalam skala besar, tetapi juga bisa mengganti ideologi negara, apalagi ideologi laten ini menganggap mereka paling benar, sementara yang lain tidak.
Baca juga: Menkopolhukam: Pancasila tetap lima sila dalam RUU BPIP
"Ini mesti dibuat kontra narasi secara cerdas dengan melibatkan berbagai kaidah keilmuan dengan distimulus lagi agar bisa diterima rasional oleh masyarakat dan tidak semata-mata berupa doktrinal," kata Syaiful menegaskan.
"Seluruh dunia tengah mengalami musibah non-alam yang luar biasa, maka problem setiap negara berbeda dalam mengatasinya. Di Indonesia, di tengah pandemi ini aroma politik terus berlangsung, maka politisasi otomatis juga terjadi," kata Syaiful Bakhri di Jakarta, Kamis.
Kondisi ini, lanjut Syaiful, yang dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara dengan melakukan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila dan ini yang harus diwaspadai, apalagi gerakan-gerakan itu faktanya telah muncul di permukaan.
Baca juga: Rektor UMJ: Islam menentang radikalisme
Dia mengungkapkan gerakan khilafah seperti di Timur Tengah, sudah lama masuk ke Indonesia, bahkan sejak 2014 lalu, banyak orang Indonesia pendukung khilafah yang pergi ke Suriah dan sekarang sebagian dari mereka minta dipulangkan.
Menurut dia, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam melakukan pencegahan dan penindakan terkait ideologi khilafah ini yang jelas ditujukan kepada umat Islam.
"Untuk ideologi khilafah kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Intinya negara harus hadir dan semua pihak yang berkompeten harus dilibatkan," katanya.
Tidak hanya dengan khilafah, kata Syaiful, Pancasila juga dibenturkan dengan komunisme bahkan kapitalisme. Saat ini gerakan itu sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga negara harus hadir dan bergerak melakukan upaya pencegahan serta pemurnian Pancasila.
Baca juga: Rektor UMJ: jangan lakukan hal yang picu disharmoni bangsa
Ia menyarankan agar dibuat semacam narasi-narasi, di mana kelompok khilafah ini kemungkinan akan menunggangi isu-isu "new komunisme" dan kapitalisme. Narasi itu juga harus betul-betul berisi informasi dan imbauan untuk menguatkan rasa persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Harus ada kontra narasi baru untuk memerangi propaganda khilafah. Bisa berupa narasi kebangsaan dan narasi ke-Pancasila-an. Intinya, masyarakat harus diberi kesadaran untuk berperan menggunakan kemurnian berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," kata Syaiful.
Dengan perilaku Pancasila, kata dia, maka Indonesia akan terbebas dari bahaya laten tersebut.
Ia menilai laten ini tidak hanya bisa merusak bangsa dalam skala besar, tetapi juga bisa mengganti ideologi negara, apalagi ideologi laten ini menganggap mereka paling benar, sementara yang lain tidak.
Baca juga: Menkopolhukam: Pancasila tetap lima sila dalam RUU BPIP
"Ini mesti dibuat kontra narasi secara cerdas dengan melibatkan berbagai kaidah keilmuan dengan distimulus lagi agar bisa diterima rasional oleh masyarakat dan tidak semata-mata berupa doktrinal," kata Syaiful menegaskan.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment