Foto Dokumentasi - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pengurus DPC PDIP saat acara partai Februari lalu. (ANTARA Jatim/HO)
Surabaya (ANTARA) - Pakar politik asal Universitas Wijaya Kusuma Sucahyo Tri Budiono menilai PDI Perjuangan mempunyai pekerjaan berat pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 9 Desember 2020.
"Pekerjaan beratnya adalah mengangkat elektabikitas dari calon yang diusung di Pilkada," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, sampai saat ini partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut kesulitan mengganti figur sekelas Tri Rismaharini yang sudah diakui prestasinya.
Tak itu saja, ia memprediksi pertarungan politik di internal PDI Perjuangan sangat kental yang terlihat dari saling klaim sejumlah kader mendapat rekomendasi dari DPP.
"Internal sangat kuat pertarungannya untuk mengusung di level wali kota maupun wakil wali kota. Sayang kader yang ada belum melebihi kualitas Tri Rismaharini," ucapnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wijaya Kusuma itu juga berpendapat bahwa pilihan terbaik untuk kepentingan Pilkada maupun Pemilu Legislatif 2024 adalah menggandeng kekuatan Machfud Arifin (MA).
"Tapi, memang ini pilihan sulit," katanya.
Baca juga: PDIP umumkan calon wali kota Surabaya paling lambat 19 Agustus
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum menyerahkan surat rekomendasi untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.
Pada pengumuman rekomendasi tahap ketiga, di Jatim hanya diumumkan lima pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi menyampaikan pihaknya akan mengumumkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya paling lambat 19 Agustus 2020.
Ia mengaku menerima informasi dari DPP PDI Perjuangan bahwa pengumuman calon kepala daerah tahap terakhir tidak melebihi 19 Agustus 2020, karena segera dilakukan sekolah politik bagi seluruh pasangan yang direkomendasi.
Selain Kota Surabaya, empat daerah lain di Jatim yang belum menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Pacitan.
Baca juga: Kata Megawati, calon kepala daerah harus mampu kelola pemerintahan
Baca juga: Megawati ingatkan calon kepala daerah tak lecehkan rekomendasi PDIP
Baca juga: Pemimpin milenial untuk 2024? Ini kata Megawati
Baca juga: Pengamat: Rekomendasi PDIP untuk Bacawali Surabaya terbilang rumit
"Pekerjaan beratnya adalah mengangkat elektabikitas dari calon yang diusung di Pilkada," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, sampai saat ini partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut kesulitan mengganti figur sekelas Tri Rismaharini yang sudah diakui prestasinya.
Tak itu saja, ia memprediksi pertarungan politik di internal PDI Perjuangan sangat kental yang terlihat dari saling klaim sejumlah kader mendapat rekomendasi dari DPP.
"Internal sangat kuat pertarungannya untuk mengusung di level wali kota maupun wakil wali kota. Sayang kader yang ada belum melebihi kualitas Tri Rismaharini," ucapnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wijaya Kusuma itu juga berpendapat bahwa pilihan terbaik untuk kepentingan Pilkada maupun Pemilu Legislatif 2024 adalah menggandeng kekuatan Machfud Arifin (MA).
"Tapi, memang ini pilihan sulit," katanya.
Baca juga: PDIP umumkan calon wali kota Surabaya paling lambat 19 Agustus
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum menyerahkan surat rekomendasi untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.
Pada pengumuman rekomendasi tahap ketiga, di Jatim hanya diumumkan lima pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi menyampaikan pihaknya akan mengumumkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya paling lambat 19 Agustus 2020.
Ia mengaku menerima informasi dari DPP PDI Perjuangan bahwa pengumuman calon kepala daerah tahap terakhir tidak melebihi 19 Agustus 2020, karena segera dilakukan sekolah politik bagi seluruh pasangan yang direkomendasi.
Selain Kota Surabaya, empat daerah lain di Jatim yang belum menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Pacitan.
Baca juga: Kata Megawati, calon kepala daerah harus mampu kelola pemerintahan
Baca juga: Megawati ingatkan calon kepala daerah tak lecehkan rekomendasi PDIP
Baca juga: Pemimpin milenial untuk 2024? Ini kata Megawati
Baca juga: Pengamat: Rekomendasi PDIP untuk Bacawali Surabaya terbilang rumit
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment