Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Budidarmawan Prasodjo. (ANTARA/dok.pri)
Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Budidarmawan Prasodjo mengatakan pancasila hanya akan bermakna atau berkaitan langsung dengan masyarakat apabila program-program yang disusun pemerintah bisa menyentuh kelima sila itu sendiri.
"Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini kita harus melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa menyentuh prinsip keadilan, kemanusiaan hingga rasa persatuan," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimaksud, misalnya dari segi ekonomi harus bisa menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
Apalagi, kata Imam, kebijakan ekonomi saat ini harus betul-betul bisa mengamalkan atau merealisasikan butir-butir pancasila di tengah pandemi COVID-19.
Baca juga: Pesan Menkominfo di Hari Kesaktian Pancasila
Baca juga: Ganjar: Tidak ada kompromi dengan pihak ingin ganti Pancasila
Bila kebijakan pemerintah bisa mengacu pada sila-sila pancasila dan mengaplikasikannya, maka barulah pancasila tersebut bermakna bagi masyarakat.
Saat ini masyarakat masih dan terus menunggu sejauh mana efektivitas program maupun anggaran yang akan digelontorkan pemerintah bisa menyentuh masyarakat yang terdampak COVID-19.
"Terutama bagi kelompok marginal yang saat ini sudah berada di ambang batas garis kebutuhan pokok," katanya.
Menurut dia, semua orang saat ini memang ikut terdampak COVID-19 tidak terkecuali para konglomerat. Namun, yang perlu diperhatikan saat ini ialah mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata atau tidak memiliki penghasilan tetap.
Dengan memerhatikan atau menggelontorkan kebijakan kepada kelompok marginal tadi, maka barulah sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna, ujarnya.
"Tentunya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," kata anggota Komisi Pemilihan Umum pusat periode 1999 hingga 2004 tersebut.*
Baca juga: Penghujung September '65 dalam ingatan saksi sejarah
Baca juga: Moeldoko tanggapi mantan Panglima merasa dicopot karena film G30S/PKI
"Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini kita harus melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa menyentuh prinsip keadilan, kemanusiaan hingga rasa persatuan," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimaksud, misalnya dari segi ekonomi harus bisa menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
Apalagi, kata Imam, kebijakan ekonomi saat ini harus betul-betul bisa mengamalkan atau merealisasikan butir-butir pancasila di tengah pandemi COVID-19.
Baca juga: Pesan Menkominfo di Hari Kesaktian Pancasila
Baca juga: Ganjar: Tidak ada kompromi dengan pihak ingin ganti Pancasila
Bila kebijakan pemerintah bisa mengacu pada sila-sila pancasila dan mengaplikasikannya, maka barulah pancasila tersebut bermakna bagi masyarakat.
Saat ini masyarakat masih dan terus menunggu sejauh mana efektivitas program maupun anggaran yang akan digelontorkan pemerintah bisa menyentuh masyarakat yang terdampak COVID-19.
"Terutama bagi kelompok marginal yang saat ini sudah berada di ambang batas garis kebutuhan pokok," katanya.
Menurut dia, semua orang saat ini memang ikut terdampak COVID-19 tidak terkecuali para konglomerat. Namun, yang perlu diperhatikan saat ini ialah mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata atau tidak memiliki penghasilan tetap.
Dengan memerhatikan atau menggelontorkan kebijakan kepada kelompok marginal tadi, maka barulah sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna, ujarnya.
"Tentunya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," kata anggota Komisi Pemilihan Umum pusat periode 1999 hingga 2004 tersebut.*
Baca juga: Penghujung September '65 dalam ingatan saksi sejarah
Baca juga: Moeldoko tanggapi mantan Panglima merasa dicopot karena film G30S/PKI
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment