Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady ketika menjadi pembicara di Healthcare Summit 2020 yang dilakukan secara daring (online), Jumat (06/11/2020). (ANTARA/HO-BPJS Kesehatan)
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady menyatakan sistem kendali mutu dan biaya merupakan salah satu langkah untuk memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta menjamin keselamatan pasien.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Ahad, Maya mengatakan pemantauan kualitas layanan bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus dilakukan secara menyeluruh.
"Keselamatan pasien melalui pemberian pelayanan yang berkualitas harus menjadi prioritas. Jangan sampai peserta JKN-KIS diberikan pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan (unnecessary treatment)," ujar Maya.
Dengan sistem kendali mutu dan kendali biaya tentu akan berefek domino, selain menjamin keselamatan pasien, juga akan menjamin keberlangsungan program JKN-KIS karena pembiayaan pelayanan kesehatan terkendali.
Baca juga: Rumah Sakit UI-BPJS Kesehatan jalin kerja sama
Baca juga: Warga Sukabumi tidak khawatirkan biaya berobat karena miliki JKN-KIS
Pernyataan itu dia sampaikan sat menjadi pembicara dalam kegiatan forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, mengangkat topik Patient Safety & Research dengan judul Quality and Cost Containment for Patient Safety.
BPJS Kesehatan, ujarnya, telah bekerja sama dengan Tim Kendali Biaya dan Kendali Mutu (TKMKB) yang diharapkan dapat mengawal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien dan efektif.
Beberapa rekomendasi pelayanan kesehatan telah dihasilkan oleh TKMKB misalnya disusunnya pedoman dan instrumen self assessment untuk pelayanan operasi bedah cesar (sectio cesaria) di rumah sakit.
"Pedoman ini telah diimplementasikan di seluruh Indonesia, dalam rangka mengatasi permasalahan proporsi sectio cesarea yang tinggi," katanya ketika menjadi salah satu dari 23 pembicara yang hadir secara daring.
Hal itu penting karena menurut data BPJS Kesehatan, proporsi tindakan sectio cesaria dalam JKN-KIS mencapai lebih besar dua kali lipat dari rekomendasi WHO.
Padahal menurut WHO tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa proporsi sectio cesaria yang lebih besar dari 10 persen akan menurunkan risiko ibu dan bayi.
Dalam kesempatan tersebut, Maya juga memberikan gambaran perkembangan digitalisasi dalam Program JKN-KIS. Tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan dan adanya transaksi jutaan data yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan pemenuhan data tentunya harus diimbangi sistem teknologi informasi yang terintegrasi.*
Baca juga: JKN-KIS bantu ringankan beban penderita jantung
Baca juga: Peserta JKN-KIS: Biaya iuran sangat terjangkau dibanding pengobatan
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Ahad, Maya mengatakan pemantauan kualitas layanan bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus dilakukan secara menyeluruh.
"Keselamatan pasien melalui pemberian pelayanan yang berkualitas harus menjadi prioritas. Jangan sampai peserta JKN-KIS diberikan pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan (unnecessary treatment)," ujar Maya.
Dengan sistem kendali mutu dan kendali biaya tentu akan berefek domino, selain menjamin keselamatan pasien, juga akan menjamin keberlangsungan program JKN-KIS karena pembiayaan pelayanan kesehatan terkendali.
Baca juga: Rumah Sakit UI-BPJS Kesehatan jalin kerja sama
Baca juga: Warga Sukabumi tidak khawatirkan biaya berobat karena miliki JKN-KIS
Pernyataan itu dia sampaikan sat menjadi pembicara dalam kegiatan forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, mengangkat topik Patient Safety & Research dengan judul Quality and Cost Containment for Patient Safety.
BPJS Kesehatan, ujarnya, telah bekerja sama dengan Tim Kendali Biaya dan Kendali Mutu (TKMKB) yang diharapkan dapat mengawal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien dan efektif.
Beberapa rekomendasi pelayanan kesehatan telah dihasilkan oleh TKMKB misalnya disusunnya pedoman dan instrumen self assessment untuk pelayanan operasi bedah cesar (sectio cesaria) di rumah sakit.
"Pedoman ini telah diimplementasikan di seluruh Indonesia, dalam rangka mengatasi permasalahan proporsi sectio cesarea yang tinggi," katanya ketika menjadi salah satu dari 23 pembicara yang hadir secara daring.
Hal itu penting karena menurut data BPJS Kesehatan, proporsi tindakan sectio cesaria dalam JKN-KIS mencapai lebih besar dua kali lipat dari rekomendasi WHO.
Padahal menurut WHO tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa proporsi sectio cesaria yang lebih besar dari 10 persen akan menurunkan risiko ibu dan bayi.
Dalam kesempatan tersebut, Maya juga memberikan gambaran perkembangan digitalisasi dalam Program JKN-KIS. Tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan dan adanya transaksi jutaan data yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan pemenuhan data tentunya harus diimbangi sistem teknologi informasi yang terintegrasi.*
Baca juga: JKN-KIS bantu ringankan beban penderita jantung
Baca juga: Peserta JKN-KIS: Biaya iuran sangat terjangkau dibanding pengobatan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment