Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Rhuanda Agung Sugardiman dalam acara "REFLEKSI 2020: SOIFO 2020, HINTS LHK dan SEEK 2021" di Jakarta pada Rabu (30/12/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)
Jakarta (ANTARA) - Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan terjadi penurunan signifikan jumlah titik panas 2020 dibandingkan tahun sebelumnya dan jumlah luas lahan yang terbakar juga menurun drastis.
Dalam paparannya di acara "REFLEKSI 2020: SOIFO 2020, HINTS LHK dan SEEK 2021", Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Rhuanda Agung Sugardiman mengatakan dalam pantauan berdasarkan satelit NOAA periode 1 Januari-28 Desember 2020 tercatat 1.114 titik panas, atau turun 87,54 persen dari 8.944 titik panas pada periode yang sama 2019.
"Jadi signifikan penurunan hotspot di tahun 2020 ini. Kalau kita lihat luasnya, terjadi penurunan 82 persen dibandingkan tahun 2019 ke 2020," ujar Rhuanda dalam acara yang dipantau virtual dari Jakarta pada Rabu itu.
Menurut data KLHK per 20 Desember 2020, sepanjang tahun ini luas lahan yang terbakar seluas 296.757 hektare (ha) atau turun drastis dari 1.649.258 ha pada 2019.
Baca juga: Kebakaran hutan dan lahan turun 81 persen pada November 2020
Baca juga: Bencana banjir paling banyak terjadi sepanjang 2020
Selain itu, provinsi yang masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan dan lahan juga mencatatkan penurunan signifikan luas areal terbakar dibanding tahun lalu. Di Jambi turun 98 persen, Riau 83 persen, Sumatera Selatan 99 persen, Kalimantan Barat 59 persen, Kalimantan Selatan 97 persen dan Kalimantan Tengah 79 persen.
Rhuanda menegaskan penurunan tersebut menjadikan ketiadaan kejadian asap lintas batas pada 2020.
Selain itu, Rhuanda juga menyatakan Indonesia telah melakukan implementasi untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mencegah perubahan yang disebabkan perubahan iklim.
"Kita sudah membuat update NDC yang di sana terdapat road map mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim," kata Rhuanda.
Dalam update itu, pemerintah tidak mengubah angka target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yaitu 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional yang dicapai pada 2030.
Namun, terjadi pembaruan dalam informasi sesuai dengan kondisi saat ini seperti misalnya berkaitan dengan visi dan misi Kabinet Indonesia Maju 2019 selain juga penjelasan terhadap hal yang memerlukan informasi rinci seperti elemen adaptasi. Selain itu terdapat juga komitmen baru tentang laut.
Baca juga: Kementan harapkan program Desa Mandiri Cegah Api direplikasi
Baca juga: Kabareskrim: Selama 2020 kasus karhutla turun jadi 66,13 persen
Dalam paparannya di acara "REFLEKSI 2020: SOIFO 2020, HINTS LHK dan SEEK 2021", Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Rhuanda Agung Sugardiman mengatakan dalam pantauan berdasarkan satelit NOAA periode 1 Januari-28 Desember 2020 tercatat 1.114 titik panas, atau turun 87,54 persen dari 8.944 titik panas pada periode yang sama 2019.
"Jadi signifikan penurunan hotspot di tahun 2020 ini. Kalau kita lihat luasnya, terjadi penurunan 82 persen dibandingkan tahun 2019 ke 2020," ujar Rhuanda dalam acara yang dipantau virtual dari Jakarta pada Rabu itu.
Menurut data KLHK per 20 Desember 2020, sepanjang tahun ini luas lahan yang terbakar seluas 296.757 hektare (ha) atau turun drastis dari 1.649.258 ha pada 2019.
Baca juga: Kebakaran hutan dan lahan turun 81 persen pada November 2020
Baca juga: Bencana banjir paling banyak terjadi sepanjang 2020
Selain itu, provinsi yang masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan dan lahan juga mencatatkan penurunan signifikan luas areal terbakar dibanding tahun lalu. Di Jambi turun 98 persen, Riau 83 persen, Sumatera Selatan 99 persen, Kalimantan Barat 59 persen, Kalimantan Selatan 97 persen dan Kalimantan Tengah 79 persen.
Rhuanda menegaskan penurunan tersebut menjadikan ketiadaan kejadian asap lintas batas pada 2020.
Selain itu, Rhuanda juga menyatakan Indonesia telah melakukan implementasi untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mencegah perubahan yang disebabkan perubahan iklim.
"Kita sudah membuat update NDC yang di sana terdapat road map mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim," kata Rhuanda.
Dalam update itu, pemerintah tidak mengubah angka target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yaitu 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional yang dicapai pada 2030.
Namun, terjadi pembaruan dalam informasi sesuai dengan kondisi saat ini seperti misalnya berkaitan dengan visi dan misi Kabinet Indonesia Maju 2019 selain juga penjelasan terhadap hal yang memerlukan informasi rinci seperti elemen adaptasi. Selain itu terdapat juga komitmen baru tentang laut.
Baca juga: Kementan harapkan program Desa Mandiri Cegah Api direplikasi
Baca juga: Kabareskrim: Selama 2020 kasus karhutla turun jadi 66,13 persen
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment