Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Senin agar warga tidak lagi repot mengurus administrasi dan perizinan.
"Urusan administrasi dan perizinan masyarakat Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, kini dipermudah dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan pusat pelayanan modern ini, pemerintah bisa memberikan layanan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman," ujar Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Tjahjo ingin pelayanan publik tidak berbelit-belit, di mana warga harus pindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus administrasi dan perizinan, yang bisa memakan waktu lama serta memunculkan ketidakpastian.
Baca juga: Menpan-RB: ASN harus dukung akselerasi pelayanan publik
Untuk itu, pelayanan MPP di Pulau Borneo itu dihadirkan dengan 192 jenis layanan dari 22 instansi.
Peresmian MPP itu juga bertepatan dengan puncak rangkaian perayaan hari jadi Kabupaten Tabalong.
"Jangan lagi masyarakat dibuat repot dengan harus pindah dari satu kantor ke kantor lain," ujar Menteri Tjahjo usai peninjauan layanan MPP di Kabupaten Tabalong.
MPP itu telah melayani masyarakat Tabalong sejak Maret 2020. Karena beroperasi saat pandemi COVID-19, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Pengelola MPP juga melakukan disinfeksi secara berkala pada seluruh fasilitas gedung.
Menurut Tjahjo, transformasi digital dan pelayanan terintegrasi sudah menjadi sebuah kewajiban dalam masa pandemi seperti saat ini. Pola kerja dan pelayanan yang meminimalisir tatap muka, memaksa penyelenggara pelayanan agar segera beradaptasi dan berbenah.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik terbesar di Indonesia diresmikan di Palembang
Ia mengingatkan agar pegawai pemerintah terus meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan zaman. Aparatur sipil negara (ASN) harus selalu belajar dan menambah pengetahuan, khususnya di bidang pemanfaatan teknologi digital dalam mempermudah pekerjaan.
Tjahjo mewajibkan kepada seluruh jajaran yang tergabung di dalam MPP Kabupaten Tabalong itu untuk melakukan pengembangan potensi diri tersebut.
"Dan jangan lupa untuk tetap mengedepankan hospitality, berkualitas, serta profesional," kata Tjahjo.
Tjahjo Kumolo didampingi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat mengunjungi Kabupaten Tabalong. Kedatangan mereka disambut Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.
Bupati Tabalong mengatakan MPP Kabupaten Tabalong adalah yang pertama di Bumi Lambung Mangkurat, sebutan bagi Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo diminta tingkatkan pelayanan Mal Pelayanan Publik
Ia berharap reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian PAN-RB, di Kabupaten Tabalong itu merupakan jalan menuju pelayanan publik optimal.
Anang mengakui, proses pembentukan MPP ini tidak mudah. Nantinya, lokasi Tabalong menjadi segitiga emas karena akan berdekatan dengan ibu kota baru, yakni di Penajam Paser Utara.
Untuk itu, Kabupaten Tabalong akan terus berbenah agar menghadirkan tata pemerintahan dan pelayanan yang optimal, salah satunya dengan membentuk pusat pelayanan terpadu modern.
"Kami terus melakukan pembenahan. Berkat bantuan Kementerian PAN-RB melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik, MPP itu dapat terwujud," katanya menandaskan.
"Urusan administrasi dan perizinan masyarakat Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, kini dipermudah dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan pusat pelayanan modern ini, pemerintah bisa memberikan layanan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman," ujar Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Tjahjo ingin pelayanan publik tidak berbelit-belit, di mana warga harus pindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus administrasi dan perizinan, yang bisa memakan waktu lama serta memunculkan ketidakpastian.
Baca juga: Menpan-RB: ASN harus dukung akselerasi pelayanan publik
Untuk itu, pelayanan MPP di Pulau Borneo itu dihadirkan dengan 192 jenis layanan dari 22 instansi.
Peresmian MPP itu juga bertepatan dengan puncak rangkaian perayaan hari jadi Kabupaten Tabalong.
"Jangan lagi masyarakat dibuat repot dengan harus pindah dari satu kantor ke kantor lain," ujar Menteri Tjahjo usai peninjauan layanan MPP di Kabupaten Tabalong.
MPP itu telah melayani masyarakat Tabalong sejak Maret 2020. Karena beroperasi saat pandemi COVID-19, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Pengelola MPP juga melakukan disinfeksi secara berkala pada seluruh fasilitas gedung.
Menurut Tjahjo, transformasi digital dan pelayanan terintegrasi sudah menjadi sebuah kewajiban dalam masa pandemi seperti saat ini. Pola kerja dan pelayanan yang meminimalisir tatap muka, memaksa penyelenggara pelayanan agar segera beradaptasi dan berbenah.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik terbesar di Indonesia diresmikan di Palembang
Ia mengingatkan agar pegawai pemerintah terus meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan zaman. Aparatur sipil negara (ASN) harus selalu belajar dan menambah pengetahuan, khususnya di bidang pemanfaatan teknologi digital dalam mempermudah pekerjaan.
Tjahjo mewajibkan kepada seluruh jajaran yang tergabung di dalam MPP Kabupaten Tabalong itu untuk melakukan pengembangan potensi diri tersebut.
"Dan jangan lupa untuk tetap mengedepankan hospitality, berkualitas, serta profesional," kata Tjahjo.
Tjahjo Kumolo didampingi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat mengunjungi Kabupaten Tabalong. Kedatangan mereka disambut Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.
Bupati Tabalong mengatakan MPP Kabupaten Tabalong adalah yang pertama di Bumi Lambung Mangkurat, sebutan bagi Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo diminta tingkatkan pelayanan Mal Pelayanan Publik
Ia berharap reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian PAN-RB, di Kabupaten Tabalong itu merupakan jalan menuju pelayanan publik optimal.
Anang mengakui, proses pembentukan MPP ini tidak mudah. Nantinya, lokasi Tabalong menjadi segitiga emas karena akan berdekatan dengan ibu kota baru, yakni di Penajam Paser Utara.
Untuk itu, Kabupaten Tabalong akan terus berbenah agar menghadirkan tata pemerintahan dan pelayanan yang optimal, salah satunya dengan membentuk pusat pelayanan terpadu modern.
"Kami terus melakukan pembenahan. Berkat bantuan Kementerian PAN-RB melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik, MPP itu dapat terwujud," katanya menandaskan.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment