Indonesia memerlukan kerja keras dan upaya luar biasa karena setiap tahunnya perlu menurunkan tingkat stunting minimal 2,7 persen.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi ketua pelaksana program luar biasa dalam menurunkan tingkat kekerdilan akibat kurang gizi (stunting) di Indonesia.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam jumpa pers di Kantor Presiden, usai rapat terbatas di Jakarta, Senin, mengatakan Presiden Jokowi menargetkan tingkat stunting dapat turun menjadi 14 persen pada 2024, dari 27,6 persen di 2019.

Dengan target itu, Indonesia memerlukan kerja keras dan upaya luar biasa karena setiap tahunnya perlu menurunkan tingkat stunting minimal 2,7 persen.

Dalam kaitan itu Presiden telah merumuskan beberapa langkah, salah satunya yakni alokasi anggaran penanganan stunting yang tersebar di 20 kementerian dan lembaga (K/L) akan difokuskan kepada beberapa K/L saja yang memiliki perpanjangan program hingga ke daerah.

Untuk itu, katanta, BKKBN ditunjuk mejadi ketua pelaksana di antara K/L yang akan menangani langsung program penurunan stunting ini.

“Sehingga nanti kalau Bapak Presiden meminta pertanggungjawaban itu jelas siapa yang harus bertanggung jawab di dalam penanganan stunting ini. Telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,” kata Muhadjir.

Menko PMK mengatakan Presiden Jokowi juga meminta agar pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat stunting tinggi untuk sungguh-sungguh dalam menurunkan tingkat kekerdilan ini.

Menurut Presiden, katanya, pemetaan stunting di wilayah di Indonesia sebenarnya sudah sangat rinci dan jelas. Pemetaan itu dapat dijadikan dasar agar pemerintah pusat dan daerah menyusun langkah-langkah konkrit dan efektif untuk menurunkan angka stunting.

“Kenapa angka stunting menjadi perhatian dari Bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur terkena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif,” katanya.

Dasar atau konsep penanganan stunting bermula dari pembangunan keluarga. Jadi pembangunan keluarga tidak hanya terkait dengan pembatasan angka kelahiran atau jarak dari kelahiran anak, namun juga termasuk upaya mencegah anak stunting, demikian Muhadjir Effendy.

Baca juga: Presiden ingin hanya satu badan tangani stunting

Baca juga: Menko PMK sebutkan alasan "stunting" jadi perhatian Presiden

Baca juga: Kepala BKKBN: Jangan fokus dampak stunting di hilir

Baca juga: Cegah bayi lahir kekerdilan, BKKBN fokus atasi 4T

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021