investasi yang masuk juga harus dapat dilakukan secara merata ke seluruh Indonesia, yaitu ada proporsi yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyatakan Badan Koordinasi Pananaman Modal (BKPM) perlu mengarahkan investasi yang masuk ke daerah agar menjadi investasi yang bersifat padat karya serta tersebar merata di seluruh wilayah di Tanah Air.

"Agar investasi di daerah mengarah pada padat karya, dan arah dari investasi ini jangan yang menguras sumber daya alam Indonesia," kata Nevi Zuairina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Selain itu, investasi yang masuk juga harus dapat dilakukan secara merata ke seluruh Indonesia, yaitu ada proporsi yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

Ia juga menginginkan BKPM agar memperkuat instrumen investasi di daerah sehingga perkembangan ekonomi di daerah semakin progresif dan signifikan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan peran BKPM guna mempercepat geliat perekonomian di daerah, lanjutnya, di antaranya adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan kapasitas dan sosialisasi terkait perizinan dan OSS (Online Single Submission).

Selanjutnya, penambahan anggaran pengawasan pelaksanaan penanaman modal di provinsi dalam rangka peningkatan realisasi investasi, dan Membantu daerah menyiapkan studi kelayakan terkait dengan sektor unggulan potensi investasi di daerah.

"Selain DAK, pengawasan dan studi kelayakan, membantu daerah untuk menyiapkan strategi promosi dalam rangka peningkatan minat investasi di daerah dan membentuk kawasan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan ekonomi khusus dan kawasan induatri yang baru di luar Pulau Jawa dalam rangka pemerataan investasi akan semakin menambah potensi pertumbuhan iklim bisnis di daerah" ujarnya.

Nevi menyarankan agar UMKM dapat diberikan porsi yang lebih dari sebelumnya dalam bidang investasi di daerah karena pelaksanaan investasi dinilai harus sejalan dengan upaya pengembangan UMKM.

Ia mengingatkan, UMKM merupakan kekuatan ekonomi rakyat dan menjadi kontributor sebesar 61,1 persen bagi PDB nasional pada tahun 2018.

Baca juga: Presiden: Kemitraan UMKM dan usaha besar harus saling menguntungkan

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebut bahwa realisasi investasi pada 2020 Mencapai Rp826 triliun atau 101,1 persen dari target realisasi investasi sebesar Rp817 triliun, usai dilakukan revisi dari target awal Rp886 triliun karena adanya pandemi COVID-19.

“Alhamdulillah, dalam tahun berjalan, realisasi investasi kita mencapai Rp826 triliun atau naik 101,1 persen,” kata Bahlil saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan secara virtual, Rabu (3/2).

Bahlil memaparkan, yang terpenting dari capaian tersebut adalah terungkapnya fakta-fakta baru terkait investasi di Indonesia yang sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) BKPM.

Menurut Bahlil, dalam lima tahun terakhir, baru pada 2020 realisasi investasi di Jawa dan luar Pulau Jawa mulai berimbang, di mana investasi di Pulau Jawa mencapai Rp417,5 triliun dengan 54.994 proyek, sedangkan di Jawa mencapai Rp408,8 triliun dengan 93.355 proyek.

Selain itu, sepanjang 2020, di mana pandemi COVID-19 terjadi di hampir seluruh negara di dunia, namun Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia hanya turun tidak lebih dari 10 persen. “Dan ini juga menunjukkan bahwa di era pandemi, Penanaman Moda Dalam Negeri (PMDN) kita lebih besar. Dan sangat luar biasa sekali dalam memberikan kontribusi investasinya dibandingkan PMA,” ujarnya.

Diketahui, realisasi PMA pada 2020 mencapai Rp412,8 triliun atau berkontribusi 49,9 persen dari keseluruhan investasi. Sedangkan realisasi PMDN mencapai Rp413,4 triliun atau mencapai 50,1 persen.
Baca juga: Bahlil: UU Cipta Kerja adalah UU masa depan
Baca juga: Bahlil sebut tak ada PHK di industri padat karya
Baca juga: Bahlil: program kemitraan dengan perusahaan dorong UMKM naik kelas

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021