Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen menyampaikan paparan saat mengikuti diskusi empat pilar MPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc/aa. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muchamad Nabil Haroen menilai peran kelompok masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 sangat penting agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro mendapat sambutan positif.
"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan COVID-19," ujar Gus Nabil, sapaan akrabnya, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.
Bahkan, kata Gus Nabil, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW sehingga dengan kondisi demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan.
"Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
Baca juga: DPR soroti efektifitas kebijakan PPKM
Menurut dia, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan meng-"update" data terkait COVID-19 di kawasan mereka.
"Presiden sudah menyampaikan bahwa PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus," ujarnya.
Ia berpendapat pelibatan jaringan bintara pembina desa (babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang.
Jangan sampai, kata dia, pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.
"Pendekatan paling baik, yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," imbuhnya.
Baca juga: Satgas COVID-19 sampaikan evaluasi PPKM di DKI Jakarta dan Jabar
Namun, diakuinya bahwa kedua pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan sehingga harus dipilih mana yang paling tepat.
Di satu kawasan, kata dia, bisa jadi pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain, sementara di kawasan lain justru pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat.
"Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indicator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," katanya.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa kedua hal, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat harus saling melengkapi.
"Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini," katanya.
Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah akan terapkan PPKM berskala mikro
"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan COVID-19," ujar Gus Nabil, sapaan akrabnya, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.
Bahkan, kata Gus Nabil, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW sehingga dengan kondisi demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan.
"Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
Baca juga: DPR soroti efektifitas kebijakan PPKM
Menurut dia, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan meng-"update" data terkait COVID-19 di kawasan mereka.
"Presiden sudah menyampaikan bahwa PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus," ujarnya.
Ia berpendapat pelibatan jaringan bintara pembina desa (babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang.
Jangan sampai, kata dia, pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.
"Pendekatan paling baik, yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," imbuhnya.
Baca juga: Satgas COVID-19 sampaikan evaluasi PPKM di DKI Jakarta dan Jabar
Namun, diakuinya bahwa kedua pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan sehingga harus dipilih mana yang paling tepat.
Di satu kawasan, kata dia, bisa jadi pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain, sementara di kawasan lain justru pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat.
"Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indicator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," katanya.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa kedua hal, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat harus saling melengkapi.
"Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini," katanya.
Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah akan terapkan PPKM berskala mikro
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment