Memang skala prioritas untuk guru. Kalau sampai last minute tidak ada satu juta, ya sudah, seadanya. Sisanya kita alokasikan untuk tahun anggaran 2022
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebutkan 88 persen lembaga pemerintahan atau 546 instansi telah mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dengan disertai dokumen lengkap per Rabu (7/4).

“Sebanyak 546 instansi (88 persen), yang terdiri dari 56 K/L, 34 pemerintah provinsi, 456 pemerintah kabupaten-kota, telah mengusulkan kebutuhan ASN disertai dengan dokumen pengusulan ASN yang lengkap,” kata Tjahjo Kumolo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Tjahjo menambahkan sebanyak 48 instansi dari pemerintah kabupaten-kota juga sudah menyampaikan usulan kebutuhan ASN, namun belum menyertakan kelengkapan dokumen. Kementerian PANRB masih menunggu pemkab dan pemkot tersebut melengkapi berkas-nya.

Kementerian PANRB juga mencatat sebanyak 27 instansi, yang terdiri atas 23 K/L dan empat pemerintah kabupaten-kota, tidak mengusulkan kebutuhan ASN untuk rekrutmen tahun 2021.

Baca juga: Menteri PANRB terbitkan SE larangan mudik bagi ASN

Baca juga: Tjahjo Kumolo: ASN harus jadi contoh patuhi larangan mudik

Sementara itu, rencana penetapan ASN untuk instansi pemerintah pusat tercatat 69.684 formasi, pemerintah daerah sebesar 652.803 formasi, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 547.026, PPPK non-guru sebesar 21.495 formasi dan CPNS sejumlah 84.282.

Terkait guru PPPK, jika tidak dapat dicapai target satu juta, maka sisa kuota akan dialokasikan di tahun 2022, kata Tjahjo.

"Memang skala prioritas untuk guru. Kalau sampai last minute tidak ada satu juta, ya sudah, seadanya. Sisanya kita alokasikan untuk tahun anggaran 2022," ujarnya.

Tjahjo mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah daerah dan Kemendikbud untuk mengisi kuota kebutuhan guru PPPK dalam rekrutmen ASN Tahun 2021.

“Kami sudah terus minta, baik pemda dan Kemendikbud, juga kita rapat dengan Kemenkeu sudah ada alokasi dana, bisa satu juta (guru PPPK) dan yang 300 ribu untuk CPNS yang lain, sesuai kebutuhan. Kalau nggak sampai, kita alokasikan untuk tahun depan,” tutur-nya.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021