Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berharap kenaikan tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat meningkatkan kinerja. (ANTARA/HO-Aspri/am.)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berharap kenaikan tunjangan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat meningkatkan kinerja.
Dia mengapresiasi kenaikan tunjangan bagi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat bagi PNS yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2021.
"Peningkatan tunjangan fungsional ini harus disambut gembira dan syukur bagi PNS karena pemerintah telah menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada para aparatur negara," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Anggota DPR nilai Presiden bijak beri ruang pegawai KPK tak lolos TWK
Politisi PAN itu meyakini keputusan memberi kenaikan tunjangan fungsional untuk ASN sudah berdasarkan perhitungan yang matang dan sesuai kemampuan pemerintah.
Dia menilai pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta yang bekerja pada Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD.
"Untuk itu diharapkan kenaikan tunjangan ini bisa memicu semangat para PNS bekerja lebih maksimal lagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan semestinya dibarengi dengan peningkatan kinerja PNS," ujarnya.
Baca juga: Kemenpan RB: 24 instansi percontohan penerapan manajemen talenta ASN
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
Peraturan tersebut menggugurkan aturan sebelumnya yaitu Perpres nomor 63 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
Pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ketua MPR minta BKN jelaskan ke masyarakat soal 97.000 PNS misterius
Baca juga: Sahroni: Polri-BKN telusuri data 97 ribu PNS fiktif
Dia mengapresiasi kenaikan tunjangan bagi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat bagi PNS yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2021.
"Peningkatan tunjangan fungsional ini harus disambut gembira dan syukur bagi PNS karena pemerintah telah menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada para aparatur negara," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Anggota DPR nilai Presiden bijak beri ruang pegawai KPK tak lolos TWK
Politisi PAN itu meyakini keputusan memberi kenaikan tunjangan fungsional untuk ASN sudah berdasarkan perhitungan yang matang dan sesuai kemampuan pemerintah.
Dia menilai pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta yang bekerja pada Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD.
"Untuk itu diharapkan kenaikan tunjangan ini bisa memicu semangat para PNS bekerja lebih maksimal lagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan semestinya dibarengi dengan peningkatan kinerja PNS," ujarnya.
Baca juga: Kemenpan RB: 24 instansi percontohan penerapan manajemen talenta ASN
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
Peraturan tersebut menggugurkan aturan sebelumnya yaitu Perpres nomor 63 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
Pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ketua MPR minta BKN jelaskan ke masyarakat soal 97.000 PNS misterius
Baca juga: Sahroni: Polri-BKN telusuri data 97 ribu PNS fiktif
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment