Anggota Komisi III DPRD Banten Neng Siti Julaeha menyapa warga di daerah pemilihan (dapil) melalui sosialisasi peraturan daerah Banten dan Empat Pilar Kebangsaan di Kecamatan Malimping, Lebak, Banten, Rabu. ANTARA/Mulyana.
Lebak (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Banten Neng Siti Julaeha menyapa warga di daerah pemilihan (dapil) melalui sosialisasi Peraturan Daerah Banten dan Empat Pilar Kebangsaan di Kecamatan Malimping, Lebak, Banten, Rabu.
Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Neng Siti Julaeha yang akrab disapa NJ mengatakan bahwa 4 pilar itu dapat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut dia, contoh riil individu yang menerapkan 4 pilar kebangsaan itu, misalnya tidak menyebarkan berita hoaks (bohong) bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), menggunakan sosial media dengan bijak, dan menggunakan teknologi digital untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Anggota DPRD Banten minta kas daerah dialihkan ke Bank Banten
“Indonesia sebagai negara besar dan kepulauan memiliki salah satu karakteristik kemajemukan, yaitu suku, budaya, dan agama. Untuk itu, perlu kesadaran bersama atas anuegrah keberagaman tersebut yang dibungkus dalam 4 pilar kebangsaan. Hal ini bisa dipraktikkan melalui masyarakat paling bawah melalui agenda sosialisasi seperti ini,” katanya.
ia menjelaskan bahwa empat pilar kebangsaan itu menjadi tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana.
"Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh, bangunan akan mudah roboh. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu memiliki tiang yang kokoh, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.” kata Neng Siti Julaeha.
Menurutnya, sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu bersamaan dengan sosialisasi perda (sosper) bagi masyarakat di Provinsi Banten.
"Ini memang kegiatan sosper (sosialisasi perda), tetapi kali ini kami memilih sosialisasi kebangsaan, yaitu 4 pilar kebangsaan. Mengenai tamu undangan, yang datang itu dari tokoh masyarakat, dan juga pengurus partai [PPP] dari 13 Kecamatan yang ada di selatan," katanya.
Baca juga: Anggota DPRD Lebak dukung Gubernur Banten tutup wisata
Setelah agenda sosialisasi, menurutnya, ada dua agenda lainnya, yaitu konsolidasi partai dan juga bantuan alat pemadam kebakaran yang terjadi di Kecamatan Cigemblong, Lebak beberapa hari lalu.
"Tadi setelah sosialisasi kita adakan konsolidasi internal pengurus partai. Sementara itu, untuk bantuan alat pemadam kebakaran, sebelumnya dari PAC [Pengurus Anak Cabang PPP Lebak] Cigemblong ada informasi, lalu kami berikan bantuan alakadarnya yang merupakan bentuk empati kami,” kata dia.
Sebagai wakil rakyat, NJ menegaskan bahwa dirinya selalu menyempatkan untuk menerima aspirasi dan masukkan dari masyarakat yang bisa menjadi pertimbangannya dalam melakukan pengawasan, penyusunan perda, dan anggaran bagi Provinsi Banten.
"Setiap kegiatan apapun, pasti selalu ada aspirasi masuk dari masyarakat, dan saya selalu menampung serta memperjuangkan tentunya, aspirasi atau masukan dari masyarakat itu," kata dia.
Baca juga: 55 anggota DPRD Banten jalani rapid test COVID-19
Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Neng Siti Julaeha yang akrab disapa NJ mengatakan bahwa 4 pilar itu dapat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut dia, contoh riil individu yang menerapkan 4 pilar kebangsaan itu, misalnya tidak menyebarkan berita hoaks (bohong) bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), menggunakan sosial media dengan bijak, dan menggunakan teknologi digital untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Anggota DPRD Banten minta kas daerah dialihkan ke Bank Banten
“Indonesia sebagai negara besar dan kepulauan memiliki salah satu karakteristik kemajemukan, yaitu suku, budaya, dan agama. Untuk itu, perlu kesadaran bersama atas anuegrah keberagaman tersebut yang dibungkus dalam 4 pilar kebangsaan. Hal ini bisa dipraktikkan melalui masyarakat paling bawah melalui agenda sosialisasi seperti ini,” katanya.
ia menjelaskan bahwa empat pilar kebangsaan itu menjadi tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana.
"Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh, bangunan akan mudah roboh. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu memiliki tiang yang kokoh, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.” kata Neng Siti Julaeha.
Menurutnya, sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu bersamaan dengan sosialisasi perda (sosper) bagi masyarakat di Provinsi Banten.
"Ini memang kegiatan sosper (sosialisasi perda), tetapi kali ini kami memilih sosialisasi kebangsaan, yaitu 4 pilar kebangsaan. Mengenai tamu undangan, yang datang itu dari tokoh masyarakat, dan juga pengurus partai [PPP] dari 13 Kecamatan yang ada di selatan," katanya.
Baca juga: Anggota DPRD Lebak dukung Gubernur Banten tutup wisata
Setelah agenda sosialisasi, menurutnya, ada dua agenda lainnya, yaitu konsolidasi partai dan juga bantuan alat pemadam kebakaran yang terjadi di Kecamatan Cigemblong, Lebak beberapa hari lalu.
"Tadi setelah sosialisasi kita adakan konsolidasi internal pengurus partai. Sementara itu, untuk bantuan alat pemadam kebakaran, sebelumnya dari PAC [Pengurus Anak Cabang PPP Lebak] Cigemblong ada informasi, lalu kami berikan bantuan alakadarnya yang merupakan bentuk empati kami,” kata dia.
Sebagai wakil rakyat, NJ menegaskan bahwa dirinya selalu menyempatkan untuk menerima aspirasi dan masukkan dari masyarakat yang bisa menjadi pertimbangannya dalam melakukan pengawasan, penyusunan perda, dan anggaran bagi Provinsi Banten.
"Setiap kegiatan apapun, pasti selalu ada aspirasi masuk dari masyarakat, dan saya selalu menampung serta memperjuangkan tentunya, aspirasi atau masukan dari masyarakat itu," kata dia.
Baca juga: 55 anggota DPRD Banten jalani rapid test COVID-19
Pewarta: Mulyana
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment