Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita politik yang terjadi sejak Senin (17/4) hingga Sabtu (22/5), namun masih menarik untuk disimak, mulai dari Wimar Witoelar meninggal dunia pada Rabu (19/5) hingga pernyataan sikap Indonesia terkait Palestina yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Majelis Umum PBB.

Berikut rangkuman selengkapnya:

1. Mantan jubir Gus Dur Wimar Witoelar meninggal dunia

Mantan juru bicara Presiden RI ke-4 Aburrahman Wahid atau Gus Dur, Wimar Witoelar, telah berpulang karena sakit di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, pada Rabu (19/5) pukul 09.00 WIB.

Selengkapnya di sini:

2. Sultan HB X minta lagu Indonesia Raya diputar di DIY setiap pagi

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan di ruang publik di wilayahnya setiap pagi hari pukul 10.00 WIB mulai 20 Mei 2021.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 29/SE/V/2021 tentang "Memperdengarkan Lagu Indonesia Raya" yang diteken Sultan HB X pada Selasa (18/5).

Selengkapnya di sini:

3. Demonstran menyerukan boikot produk AS dan Israel demi bela Palestina

Demonstran yang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), di Jakarta, Selasa (18/5) mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk memboikot produk-produk buatan AS dan Israel demi membela perjuangan rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Selengkapnya di sini:

4. Indonesia minta PBB lindungi keselamatan rakyat Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestina, di tengah serangan yang sedang dilancarkan Israel di Gaza.

Berbicara di hadapan Majelis Umum PBB yang khusus membahas situasi Palestina dan Timur Tengah, Menlu Retno menyerukan diakhirinya kekerasan dan gencatan senjata segera untuk menyelamatkan nyawa orang-orang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak.

Selengkapnya di sini:

5. Jokowi: 75 pegawai KPK dapat ikuti pendidikan wawasan kebangsaan

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara.

Selengkapnya di sini:

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021