Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/DPR RI/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepala daerah untuk jujur dan terbuka mengenai status COVID-19 di daerahnya karena keterbukaan itu akan bermanfaat guna menentukan langkah pengendalian pandemi di setiap wilayah.
"Jangan nutup-nutupi status COVID-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani tinjau vaksinasi COVID-19 massal di Denpasar
Dia berharap seluruh level pemerintahan memahami hal ini karena pengendalian dan penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
Menurut dia, pemerintah daerah harus segera menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah COVID-19.
Selain itu, Puan mengimbau pemerintah daerah berhati-hati memberlakukan kebijakan peningkatan perekonomian yang menimbulkan potensi besar terjadinya penularan COVID-19.
Baca juga: Puan Maharani: Maksimalkan "work from Bali" bagi pemulihan ekonomi
"Kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama yang harus dijaga. Ekonomi penting tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar," ujarnya.
Puan menyatakan dirinya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal atau "herd imunity".
Politisi PDI Perjuangan itu menilai semua usaha pengendalian COVID-19 akan lebih efektif jika mendapat dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat perlu untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi.
Baca juga: Puan apresiasi semangat gotong royong dalam vaksinasi COVID-19
Dia meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat karena tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri dalam mengatasi pandemi COVID-19.
"Jangan nutup-nutupi status COVID-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani tinjau vaksinasi COVID-19 massal di Denpasar
Dia berharap seluruh level pemerintahan memahami hal ini karena pengendalian dan penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
Menurut dia, pemerintah daerah harus segera menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah COVID-19.
Selain itu, Puan mengimbau pemerintah daerah berhati-hati memberlakukan kebijakan peningkatan perekonomian yang menimbulkan potensi besar terjadinya penularan COVID-19.
Baca juga: Puan Maharani: Maksimalkan "work from Bali" bagi pemulihan ekonomi
"Kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama yang harus dijaga. Ekonomi penting tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar," ujarnya.
Puan menyatakan dirinya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal atau "herd imunity".
Politisi PDI Perjuangan itu menilai semua usaha pengendalian COVID-19 akan lebih efektif jika mendapat dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat perlu untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi.
Baca juga: Puan apresiasi semangat gotong royong dalam vaksinasi COVID-19
Dia meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat karena tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment