Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rahmad Handoyo. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengajak masyarakat memaksimalkan kebijakan PPKM berbasis mikro daripada berdebat terkait "lockdown" atau karantina wilayah.
Rahmad Handoyo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini suara masyarakat terbelah terkait kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ada yang mendorong agar "lockdown" diterapkan, tapi tak sedikit juga yang menolak.
"Sudahi perdebatan, itu malah kontraproduktif. Ayo kita bersatu padu, bergotong-royong mengendalikan COVID-19 dengan PPKM skala mikro secara ketat," kata Rahmad Handoyo.
Baca juga: Satgas minta enam provinsi segera optimalkan PPKM Mikro
Dia yakin pemerintah membuat kebijakan PPKM mikro sudah melalui berbagai pertimbangan matang dari masukan berbagai pihak. Karena efektif menekan kasus, oleh karena itu diperpanjang beberapa kali.
"Sekarang saatnya kita mengimplementasikan, membumikan, dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan PPKM skala mikro itu," ucap Rahmad.
Dia juga yakin jika semua elemen masyarakat komitmen menerapkan PPKM mikro, maka Indonesia mampu mengendalikan penyebaran COVID-19.
Menurut Rahmad, apapun kebijakannya kalau pelaksanaan di lapangan tidak maksimal, penegakan tidak berjalan maka akan percuma. Kuncinya adalah komitmen menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah.
Meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa daerah terutama di Jawa Timur, menurut dia harus menjadi perhatian semua pihak.
"Saatnya energi positif mendukung, harus kita sukseskan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus menjalankan. Kuncinya ini akan terkendali bila kita bisa menjalankan dan menegakkan aturan PPKM skala mikro," kata Rahmad.
Baca juga: Panglima TNI tinjau posko PPKM mikro di Depok
Sedangkan anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan PPKM Mikro sebaiknya lebih diperketat agar masyarakat bisa tertib.
"Perlu peningkatan sosialisasi, persuasi, dan edukasi masyarakat dan penegakan sanksi bagi pelanggaran aturan," katanya.
Darul menilai Indonesia sedang menghadapi tantangan terberat, karena penambahan kasus positif COVID-19 harian sangat mengkhawatirkan. Saat yang sama, ada masyarakat yang bertindak dengan jalan pikiran masing-masing.
"Lagi-lagi masalahnya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar memahami beratnya masalah menghadapi pandemi dan setiap warga ikut berperan aktif mensukseskan pembentukan herd immunity," kata Darul.
Dia melihat kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mencegah penularan COVID-19 disikapi beragam oleh pemerintah daerah. Sehingga, menurut Darul implementasi kebijakan di tingkat daerah kurang maksimal.
"Terutama edukasi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dan kesadaran untuk ikut vaksinasi," ujarnya.
Baca juga: Pemprov dan TNI/Polri dirikan posko pengetatan PPKM mikro Bangkalan
Baca juga: Peneliti: Pemulihan ekonomi tergantung kebijakan pengendalian pandemi
Rahmad Handoyo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini suara masyarakat terbelah terkait kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ada yang mendorong agar "lockdown" diterapkan, tapi tak sedikit juga yang menolak.
"Sudahi perdebatan, itu malah kontraproduktif. Ayo kita bersatu padu, bergotong-royong mengendalikan COVID-19 dengan PPKM skala mikro secara ketat," kata Rahmad Handoyo.
Baca juga: Satgas minta enam provinsi segera optimalkan PPKM Mikro
Dia yakin pemerintah membuat kebijakan PPKM mikro sudah melalui berbagai pertimbangan matang dari masukan berbagai pihak. Karena efektif menekan kasus, oleh karena itu diperpanjang beberapa kali.
"Sekarang saatnya kita mengimplementasikan, membumikan, dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan PPKM skala mikro itu," ucap Rahmad.
Dia juga yakin jika semua elemen masyarakat komitmen menerapkan PPKM mikro, maka Indonesia mampu mengendalikan penyebaran COVID-19.
Menurut Rahmad, apapun kebijakannya kalau pelaksanaan di lapangan tidak maksimal, penegakan tidak berjalan maka akan percuma. Kuncinya adalah komitmen menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah.
Meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa daerah terutama di Jawa Timur, menurut dia harus menjadi perhatian semua pihak.
"Saatnya energi positif mendukung, harus kita sukseskan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus menjalankan. Kuncinya ini akan terkendali bila kita bisa menjalankan dan menegakkan aturan PPKM skala mikro," kata Rahmad.
Baca juga: Panglima TNI tinjau posko PPKM mikro di Depok
Sedangkan anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan PPKM Mikro sebaiknya lebih diperketat agar masyarakat bisa tertib.
"Perlu peningkatan sosialisasi, persuasi, dan edukasi masyarakat dan penegakan sanksi bagi pelanggaran aturan," katanya.
Darul menilai Indonesia sedang menghadapi tantangan terberat, karena penambahan kasus positif COVID-19 harian sangat mengkhawatirkan. Saat yang sama, ada masyarakat yang bertindak dengan jalan pikiran masing-masing.
"Lagi-lagi masalahnya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar memahami beratnya masalah menghadapi pandemi dan setiap warga ikut berperan aktif mensukseskan pembentukan herd immunity," kata Darul.
Dia melihat kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mencegah penularan COVID-19 disikapi beragam oleh pemerintah daerah. Sehingga, menurut Darul implementasi kebijakan di tingkat daerah kurang maksimal.
"Terutama edukasi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dan kesadaran untuk ikut vaksinasi," ujarnya.
Baca juga: Pemprov dan TNI/Polri dirikan posko pengetatan PPKM mikro Bangkalan
Baca juga: Peneliti: Pemulihan ekonomi tergantung kebijakan pengendalian pandemi
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment