Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (9/6), mulai dari pemeriksaan aduan tes wawasan kebangsaan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sampai pertemuan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membahas percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:
1. Komnas HAM bisa simpulkan masalah TWK jika pimpinan KPK tetap mangkir
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memastikan lembaga tersebut tetap bisa merumuskan atau menyimpulkan permasalahan tes wawasan kebangsaan (TWK) jika pimpinan KPK tetap memilih mangkir dari panggilan kedua.
"Kalau ditanya apakah Komnas HAM bisa merumuskan jika ada pihak yang tidak hadir, jawabannya bisa," kata anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
2. Komnas HAM siapkan 30 pertanyaan untuk pimpinan KPK
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyiapkan sekitar 30 butir pertanyaan untuk pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait polemik tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh Novel Baswedan dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah tersebut.
"Minimal ada 20 hingga 30 pertanyaan. Ada pertanyaan penting dan ada pertanyaan konfirmasi," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. Komnas HAM kembali layangkan surat panggilan ke pimpinan KPK
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) guna meminta berbagai keterangan yang dibutuhkan terkait polemik tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh 75 pegawai lembaga itu.
"Hari ini kami melayangkan panggilan kedua kepada pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK untuk mendapatkan keterangan," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
4. Wapres dan Menkopolhukam bahas percepatan kesejahteraan Papua
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menerima Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di kediaman resmi wapres, Jakarta, Rabu, untuk membahas mengenai program percepatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Mahfud melaporkan terkait dengan kondisi terakhir di Papua, termasuk berkaitan dengan kondisi keamanan di Bumi Cenderawasih itu.
Selengkapnya baca di sini.
5. Bupati Merauke: Papua layak jadi lumbung pangan nasional
Bupati Merauke Romanus Mbaraka menilai Papua layak menjadi tempat program Lumbung Pangan Nasional karena selama ini program tersebut baru fokus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
"Hari ini kebijakan Presiden sudah ada tetapi tindakan menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini belum maksimal. Ini yang harus diselesaikan dengan baik," kata Romanus dalam Dialog Kenegaraan yang digelar DPD RI bertajuk "RUU Otsus Papua, Apakah Menyejahterakan Rakyat?" di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:
1. Komnas HAM bisa simpulkan masalah TWK jika pimpinan KPK tetap mangkir
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memastikan lembaga tersebut tetap bisa merumuskan atau menyimpulkan permasalahan tes wawasan kebangsaan (TWK) jika pimpinan KPK tetap memilih mangkir dari panggilan kedua.
"Kalau ditanya apakah Komnas HAM bisa merumuskan jika ada pihak yang tidak hadir, jawabannya bisa," kata anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
2. Komnas HAM siapkan 30 pertanyaan untuk pimpinan KPK
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyiapkan sekitar 30 butir pertanyaan untuk pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait polemik tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh Novel Baswedan dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah tersebut.
"Minimal ada 20 hingga 30 pertanyaan. Ada pertanyaan penting dan ada pertanyaan konfirmasi," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. Komnas HAM kembali layangkan surat panggilan ke pimpinan KPK
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) guna meminta berbagai keterangan yang dibutuhkan terkait polemik tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh 75 pegawai lembaga itu.
"Hari ini kami melayangkan panggilan kedua kepada pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK untuk mendapatkan keterangan," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
4. Wapres dan Menkopolhukam bahas percepatan kesejahteraan Papua
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menerima Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di kediaman resmi wapres, Jakarta, Rabu, untuk membahas mengenai program percepatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Mahfud melaporkan terkait dengan kondisi terakhir di Papua, termasuk berkaitan dengan kondisi keamanan di Bumi Cenderawasih itu.
Selengkapnya baca di sini.
5. Bupati Merauke: Papua layak jadi lumbung pangan nasional
Bupati Merauke Romanus Mbaraka menilai Papua layak menjadi tempat program Lumbung Pangan Nasional karena selama ini program tersebut baru fokus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
"Hari ini kebijakan Presiden sudah ada tetapi tindakan menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini belum maksimal. Ini yang harus diselesaikan dengan baik," kata Romanus dalam Dialog Kenegaraan yang digelar DPD RI bertajuk "RUU Otsus Papua, Apakah Menyejahterakan Rakyat?" di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment