Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan di webinar peluncuran laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (28/6/2021). ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mempercepat pembangunan rendah karbon melalui kolaborasi global dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Pemerintah Indonesia dan OECD secara resmi meluncurkan Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia pada akhir 2019 lalu dan CEFIM Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan mengenai rekomendasi implementatif bagi Indonesia guna mendukung upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia.
“Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini, yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat webinar peluncuran laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin.
Baca juga: DEN: Teknologi rendah karbon energi fosil perlu dalam transisi energi
Menko Airlangga turut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kontribusi pihak-pihak yang turut berperan dalam penyelesaian laporan tersebut.
“Terutama rekan-rekan di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, OJK, DEN, PT PLN, PT SMI, serta asosiasi di sektor energi bersih dan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,” lanjut Menko Airlangga.
Airlangga berharap OECD tidak hanya berhenti di pemberian rekomendasi, tapi juga dapat terus memberikan dukungannya terutama dalam hal berbagi praktik dan pengalaman terbaik serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Baca juga: Adopsi baterai kendaraan listrik beri manfaat ekonomi Rp9.603 triliun
“Yang terpenting, saya mendorong negara-negara OECD untuk yakin dalam membiayai dan berinvestasi di proyek energi bersih di Indonesia, saya harap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia” kata Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk berkolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Termasuk untuk mencapai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen di tahun 2030 yang sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik.
“Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua tantangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ucap Airlangga.
Pemerintah Indonesia dan OECD secara resmi meluncurkan Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia pada akhir 2019 lalu dan CEFIM Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan mengenai rekomendasi implementatif bagi Indonesia guna mendukung upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia.
“Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini, yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat webinar peluncuran laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin.
Baca juga: DEN: Teknologi rendah karbon energi fosil perlu dalam transisi energi
Menko Airlangga turut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kontribusi pihak-pihak yang turut berperan dalam penyelesaian laporan tersebut.
“Terutama rekan-rekan di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, OJK, DEN, PT PLN, PT SMI, serta asosiasi di sektor energi bersih dan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,” lanjut Menko Airlangga.
Airlangga berharap OECD tidak hanya berhenti di pemberian rekomendasi, tapi juga dapat terus memberikan dukungannya terutama dalam hal berbagi praktik dan pengalaman terbaik serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Baca juga: Adopsi baterai kendaraan listrik beri manfaat ekonomi Rp9.603 triliun
“Yang terpenting, saya mendorong negara-negara OECD untuk yakin dalam membiayai dan berinvestasi di proyek energi bersih di Indonesia, saya harap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia” kata Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk berkolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Termasuk untuk mencapai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen di tahun 2030 yang sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik.
“Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua tantangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ucap Airlangga.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment