Arsip foto - Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) memberikan dokumen tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (tengah) saat rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap kebijakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Pemerintah harus mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat paling terdampak dan yang membutuhkan bantuan pada masa pandemi
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2022 harus dirancang responsif, fleksibel, dan adaptif, karena kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi COVID-19."Pemerintah perlu merancang RAPBN yang responsif, fleksibel, dan adaptif. Namun tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan akuntabel," kata Ketua DPR Puan Maharani usai menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR RI ke-22, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan keselamatan masyarakat adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI, karena itu lembaganya mendukung dan mengawasi penuh seluruh langkah serta kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
Menurut Ketua DPR RI itu, dalam kerangka tersebut RAPBN 2020 yang disusun oleh DPR bersama pemerintah, DPR concern terhadap keselamatan warga.
"Namun kita juga harus menyiapkan diri untuk memulihkan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi," ujar Puan Maharani.
Baca juga: DPR RI-pemerintah sepakat ubah beberapa asumsi makro tahun 2022
Puan Maharani berharap pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan RAPBN dan RKP Tahun 2022 untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat COVID-19. Selain itu, dia juga meminta pemerintah bekerja lebih efektif dan efisien di tengah ketidakpastian akibat pandemi tersebut.
"Pemerintah harus mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat paling terdampak dan yang membutuhkan bantuan pada masa pandemi. Belanja kementerian dan lembaga harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik," kata Ketua DPR RI Puan Maharani.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengatakan secara umum bagaimana APBN 2022 bisa memulihkan ekonomi negara dan tentu saja kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan agenda tunggal penyampaian laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.
Baca juga: Di Paripurna DPR, Sri Mulyani paparkan indikator ekonomi makro 2022
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment