Ketua MPR, Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR
"Saya meminta aparat dalam menegakkan aturan PPKM tidak dengan sikap arogan, terutama dalam menghadapi masyarakat lapis bawah dan para pedagang kecil," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Mendagri: Penegakan hukum PPKM harus tegas namun humanis dan manusiawi
Hal itu dia katakan terkait masih banyak informasi dari masyarakat, terkait dengan tindakan arogansi pihak keamanan yang berlebihan dalam pelaksanaan ataupun penegakan disiplin PPKM.
Ia meminta pemerintah dan kepala Kepolisian Indonesia untuk segera menindaklanjuti informasi dan laporan masyarakat itu dengan memanggil dan mengevaluasi petugas yang bersangkutan.
Baca juga: Pakar: penegakan hukum harus diperkuat di masa PPKM Darurat
"Langkah itu untuk diklarifikasi jika terdapat tindak kekerasan maka aparat tersebut dapat diberikan tindakan indisipliner atau diberikan sanksi hukum. Hal ini agar menambah kepercayaan masyarakat terhadap petugas dan program pemerintah," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan revisi Peraturan Daerah terkait pengendalian Covid-19 khususnya pada masa PPKM.
Baca juga: Ahli: Perlu penegakan protokol kesehatan selama PPKM
Hal itu menurut dia karena perspektif HAM harus menjadi prioritas bagi aparat ketika menegakkan Perda agar tidak terjadi konflik di lapangan.
"Keberadaan Kepolisian sebagai satuan keamanan yang tergabung dalam satuan tugas penanganan Covid-19 harus tetap mengedepankan cara-cara persuasif dalam mendisiplinkan sikap masyarakat selama masa PPKM," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment