Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-Humas MPR RI/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos).
"Dengan adanya perbaikan diharapkan kualitas data penerima bansos semakin baik dan bansos dapat disalurkan tepat sasaran," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakan terkait kajian KPK yang menemukan masih adanya persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos, yakni terkait akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, dan pemutakhiran data.
Baca juga: MPR: Pemerintah tingkatkan perlindungan tokoh agama di masa pandemi
Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat untuk terus membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Hal itu, menurut dia agar akurasi, kualitas, dan transparansi data penerima bantuan bansos dapat dipertanggungjawabkan.
Dia meminta pemerintah memverifikasi data penerima bansos dan menyampaikan sosialisasi yang baik terkait bansos kepada para penerima bansos.
Baca juga: Ketua MPR: Karantina 20 TKA asal China
"Selain itu memperketat pengawasan dalam penyaluran bansos guna meminimalkan potensi terjadinya pungli, kutipan atau pemotongan saat penyaluran. Dalam laporan yang disampaikan ICW masih kerap ditemukan persoalan data penerima yang berhak justru tidak mendapat bantuan bansos tahun 2020," ujarnya.
Bamsoet meminta komitmen pemerintah dan aparat untuk terus melakukan upaya antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran bansos, sekaligus melakukan evaluasi penggunaan dana bansos pada setiap penyaluran.
Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Indonesia harus belajar dari kesuksesan Amerika
"Dengan adanya perbaikan diharapkan kualitas data penerima bansos semakin baik dan bansos dapat disalurkan tepat sasaran," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakan terkait kajian KPK yang menemukan masih adanya persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos, yakni terkait akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, dan pemutakhiran data.
Baca juga: MPR: Pemerintah tingkatkan perlindungan tokoh agama di masa pandemi
Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat untuk terus membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Hal itu, menurut dia agar akurasi, kualitas, dan transparansi data penerima bantuan bansos dapat dipertanggungjawabkan.
Dia meminta pemerintah memverifikasi data penerima bansos dan menyampaikan sosialisasi yang baik terkait bansos kepada para penerima bansos.
Baca juga: Ketua MPR: Karantina 20 TKA asal China
"Selain itu memperketat pengawasan dalam penyaluran bansos guna meminimalkan potensi terjadinya pungli, kutipan atau pemotongan saat penyaluran. Dalam laporan yang disampaikan ICW masih kerap ditemukan persoalan data penerima yang berhak justru tidak mendapat bantuan bansos tahun 2020," ujarnya.
Bamsoet meminta komitmen pemerintah dan aparat untuk terus melakukan upaya antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran bansos, sekaligus melakukan evaluasi penggunaan dana bansos pada setiap penyaluran.
Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Indonesia harus belajar dari kesuksesan Amerika
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment