Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/HO-Kemenko Marves/Yanelis Prasenja/aa.
Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah
Jakarta
(ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk
masyarakat dalam rangka kebijakan PPKM dipercepat.Hal itu disampaikan Luhut kepada para menteri dan gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual, Kamis.
"Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menekankan efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Luhut juga menekankan bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan tengah dikarantina.
"Oleh karena itu sangat penting namanya bansos ini karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian kita," beber Luhut.
Saat ini pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia dan jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog.
Baik PT Pos Indonesia dan jaringan bank Himbara menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai. Namun, mereka menyampaikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.
"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," pinta Luhut merespons masalah penyaluran bansos.
Koordinator PPKM Jawa-Bali itu juga meminta agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster penyebaran baru saat masyarakat mengambil bansos ini.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyampaikan mulai Kamis ini, pihaknya telah mendapatkan bantuan pengangkut dari PT Pos Indonesia dan DNR (Dos Ni Roha). Bulog juga akan menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap untuk seluruh Indonesia. Sementara penyaluran bantuan beras diantarkan langsung ke alamat penerima bantuan.
"Kita sudah siap untuk menyalurkan dan harapan kami kerja sama dengan Kemensos melalui dinas sosial di seluruh wilayah dan mohon bantuannya para kepala daerah untuk aktifkan dinas sosialnya sehingga tidak ada hambatan," tuturnya.
Buwas berharap sebelum tanggal 30 Juli mendatang, semua paket bantuan sudah sampai tujuan dan langsung diterima sesuai nama dan alamat.
"Dilaporkan oleh PT Pos bahwa sekarang kita kirim langsung kepada tujuan," kata Buwas.
Staf Khusus Menteri Sosial Don Rosano yang hadir dalam rakor menyebutkan pihaknya telah memberikan data 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai kepada PT Pos Indonesia.
"Nanti PT Pos tinggal mengirimkan kepada penerima setelah menerima tambahan anggaran termin kedua dari Kemenkeu," jelas Don Rosano.
Sementara itu, bantuan PKH sebesar 18,8 juta data penerima beras sudah siap untuk dikirimkan. Data dari 5,9 juta penerima bantuan PPKM juga siap dikirimkan ke Himbara.
Baca juga: Kapolri salurkan bansos ke wilayah pinggiran Jakarta
Baca juga: 64 persen penduduk Jawa Barat mendapat bantuan sosial selama PPKM
Baca juga: Sri Mulyani beri Rp10 triliun kepada 8,8 juta pekerja terdampak PPKM
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment