Menteri Sosial Tri Rismaharini berjalan menuju mobil usai mengunjungii KPK, di Jakarta, Senin (11/1/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan guna akselerasi program perlindungan sosial di masa PPKM Darurat, pihaknya segera mencairkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp600.000.
Risma menyatakan, pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos dapat tersalurkan.
“Pada Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus. Tapi saya minta jangan diijonkan (digadai) dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Sri Mulyani: Presiden perintahkan bansos PKH dibayarkan pekan ini
Risma mengatakan, menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini siap mempercepat pencairan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
Menurut Risma, data penerima bansos sempat terkendala oleh bank. Hal ini dikarenakan nama yang tercantum pada data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Di bank itu nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama 'IT', NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan,” kata Bu Risma.
Presiden menginstruksikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) agar pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga di bulan Juli. Dengan harapan, bisa membantu masyarakat terdampak pandemi.
Selain PKH, Sidang Kabinet Paripurna juga menyinggung dua jenis bantuan sosial lain dari Kemensos yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baca juga: Anggota DPR optimistis program bansos pemerintah bisa gerakkan ekonomi
BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kembali ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM. BST dengan jangkauan 10 juta KPM berjalan selama dua bulan, dengan dibayarkan pada Juli ini.
PKH dan BPNT/Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan target berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).
PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT/Kartu Sembako, saat ini, menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200.000/KPM/bulan. Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300.000/KPM/bulan. BST disalurkan melalui kantor pos.
Penerima BST merupakan masyarakat miskin yang belum terdata pada DTKS dan terdampak pandemi. BST disalurkan pada Mei dan Juni, dimana pencairan anggarannya segera dilakukan.
Baca juga: Wakil Ketua MPR minta pemerintah perluas bansos saat PPKM Darurat
Baca juga: LaNyalla ingatkan Bansos saat PPKM Darurat harus tepat sasaran
Baca juga: KPK harap kebijakan penyaluran kembali bansos kedepankan transparansi
Risma menyatakan, pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos dapat tersalurkan.
“Pada Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus. Tapi saya minta jangan diijonkan (digadai) dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Sri Mulyani: Presiden perintahkan bansos PKH dibayarkan pekan ini
Risma mengatakan, menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini siap mempercepat pencairan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
Menurut Risma, data penerima bansos sempat terkendala oleh bank. Hal ini dikarenakan nama yang tercantum pada data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Di bank itu nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama 'IT', NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan,” kata Bu Risma.
Presiden menginstruksikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) agar pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga di bulan Juli. Dengan harapan, bisa membantu masyarakat terdampak pandemi.
Selain PKH, Sidang Kabinet Paripurna juga menyinggung dua jenis bantuan sosial lain dari Kemensos yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baca juga: Anggota DPR optimistis program bansos pemerintah bisa gerakkan ekonomi
BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kembali ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM. BST dengan jangkauan 10 juta KPM berjalan selama dua bulan, dengan dibayarkan pada Juli ini.
PKH dan BPNT/Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan target berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).
PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT/Kartu Sembako, saat ini, menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200.000/KPM/bulan. Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300.000/KPM/bulan. BST disalurkan melalui kantor pos.
Penerima BST merupakan masyarakat miskin yang belum terdata pada DTKS dan terdampak pandemi. BST disalurkan pada Mei dan Juni, dimana pencairan anggarannya segera dilakukan.
Baca juga: Wakil Ketua MPR minta pemerintah perluas bansos saat PPKM Darurat
Baca juga: LaNyalla ingatkan Bansos saat PPKM Darurat harus tepat sasaran
Baca juga: KPK harap kebijakan penyaluran kembali bansos kedepankan transparansi
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
0 comments:
Post a Comment